Takar Kembali Tuan Pemkab. Oleh Zulkarnaen, kader HIMMAH NW Lotim

banner post atas

Sangat disayangkan, Pemkab Lotim memberikan izin pembangunan ritel modern lagi kepada salah satu PT. Parahnya lagi adalah Pemkab mengizinkan PT tersebut untuk mengantongi 30 titik. Terkesan menelan ludah sendiri, Pemkab di masa kampanye dengan jelas mengatakn soal pronya kepada pedagang tradisional. Pemkab yang sekarang benar-benar diharapkan untuk menjadi ASA, di orang-orang yang sebelumnya kecewa kepada pemkab sebelumnya terutama soal ritel modern.

Alih-alih memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, malah meningkatkan konsumen korporasi. Pedagang tradisional tidak sebanding bersaing dengan korporasi, belum lagi cara dagang yang tradisional, tak secanggih korporasi. Membangun ritel modern sama halnya memperparah kondisi ekonomi masyarakat.
Pedagang tradisional susah payah mencari belanja untuk keluarga, belum lagi biaya pendidikan anak-anak mereka yang membebani mereka, dampak desentralisasi pendidikan masih hidup di masyarakat dan tentunya dampaknya makin membebani masyarakat. Sudah beban biaya pendidikan, lagi lapangan ekonomi yang tak memberi ruang yang lebih besar. Mau dibawa kemana pedagang tradisional kita yang tengah susah payah mencari belanja keluarga.
Masyarakat kembali lagi menjadi korban dari kebijakan politik yang tak berpihak kepada mereka. Mereka sekali lagi menjadi mangsa dari mereka yang lebih canggih. Kebijakan pemkab yang sekarang secara perlahan akan memperparah pendapatan pedagang tradisional, mereka akan ditinggalkan pembeli karena kecendrungan pembeli yang memilih membeli keinginan-kebutuhan pada tempat yang lebih bagus sistemnya dan tentunya lengkap.

Pemkab terkesan tak memikirkan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan mereka. Pemkab seharusnya dengan kesadaran akan kekuarang mampuan masyarakat dalam mengembangkan aktivitas ekonomi mereka kemudian memunculkan solusi selain membangun 30 ritel modern. Kebijakan ini hanya akan memperparah keadaan pedagang tradisional.
Pedagang tradisional dalam konteks ini terkesan dirugikan oleh pemeritahnya sendiri yang seharusnya memang pemerintah harus pro ke mereka dengan menghadirkan kebijakan yang lebih baik daripada memberi izin untuk membangun 30 titik ritel modern. Ritel modern yang sudah adapun cukup menjadi alasan untuk membuat kebijakan mengurangi ritel modern yang ada.
Pemkab lebih baik memberi kebijakan yang bagus untuk masyarakat. Ada banyak sekali sumber daya alam yang mereka tak mampu ekplorasi. Mereka adalah orang yang paling lelah dalam menjalankan roda kebutuhan orang-orang dan merekalah yang mendapatkan harga yang paling sedkit, belum lagi mereka rugi-buntung, kerja mereka tak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan.
Dengan kesadaran bahwa kondisi pedagang tradisional yang lemah dalam hal skill-kognisi, seharusnya pemerintah mendukung mereka dengan mempermudah pendidikan mereka, sehingga mereka mampu mengolah apa yang mereka punya. Dalam konteks ini lambat laun masyarkat akan menjadi pesaing yang sebanding dengan korporasi.
Kebijakan memberikan izin saat ini tidaklah tepat. Pemerintah penting bersabar dalam hal ini. Karena memang pendidikan adalah sesuatu yang disemai di masa depan.

Iklan
BACA JUGA  Samsul Hadi: Berbuat baik saja, selebihnya adalah akibat

Namun ini akan lebih baik daripada menghadapkan korporasi dengan pedagang tradisional. Idealnya kebijakan untuk memperbaiki sumber daya manusia lebih nyata daripada pemberian izin membangun ritel modern.
Kebijakan perbaikan sumber daya manusia akan memberikan dampak yang lebih bagus untuk lombok timur di masa depan. Dengan kondisi biaya pendidikan yang cukup membebani masyarkat serta kebijakan yang tak berpihak kepada pedagang tradisional sekali lagi akan membebani masyakat kembali. Sehingga kebijakan ini penting-perlu dipikirkan kembali oleh pemkab dalam rangka menemukan kebijakan yang proporsional dalam memperbaiki kondisi pedagang tradisional dan tentunya masyarkat secara umum.