Sinar5news.com – Lombok Timur – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Timur mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Command Center Selong. Selasa (05/05/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir ini menekankan perlunya langkah-langkah konkret dan terukur dari seluruh pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi gejolak harga terutama pada strategi komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa ketersediaan stok pangan nasional berada pada kondisi yang lebih dari cukup sehingga pemerintah daerah diimbau untuk terus meningkatkan pengawasan harga di pasar, menjaga kelancaran distribusi komoditas, dan memastikan pelaksanaan operasi pasar berjalan efektif sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga.
Rakor juga diisi dengan pemaparan kondisi ekonomi terkini oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono yang menyampaikan perkembangan inflasi nasional pada bulan April 2026. Berdasarkan data BPS, inflasi bulanan (month to Month) tercatat sebesar 0,13 persen sementara inflasi tahunan (year on year) berada pada angka 2,42 persen dan inflasi tahun kalender mencapai 1,06 persen. Ateng menyatakan bahwa meskipun kondisi inflasi relatif terkendali sejumlah komoditas pangan tetap perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga.
Pada kesempatan yang sama TPID Lombok Timur juga mencermati rilis Indeks Perubahan Harga (IPH) Provinsi NTB untuk minggu ke lima April di mana Kabupaten Lombok Timur berada pada urutan keenam dengan nilai perubahan minus 3,18 persen. Penurunan ini didominasi oleh komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan daging sapi yang menjadi penyumbang perubahan harga terbesar di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Data IPH juga menempatkan Lombok Timur pada peringkat 331 dari 360 kabupaten se Indonesia untuk periode yang sama.
Melalui rakor ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi termasuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, menjaga stabilitas harga di tingkat pedagang serta meningkatkan kecepatan respon terhadap dinamika harga di lapangan.(red)
