Prof H Agustitin: Belanja Pemerintah Secara Kumulatif Membengkak

banner post atas

Keesokan belanja negara sebagai dampak Covit 19.naik dari yang sebelumnya Rp 2.540,4 triliun , menjadi Rp 2.613,81 triliun. .Rinciannya, untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 852,93 triliun. Anggaran belanja pemerintah pusat ini sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi corona mencapai Rp 255,11 triliun

Pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp 307,2 triliun menjadi Rp 862,93 triliun.

Melakukan penundaan serta realokasi beberapa belanja kementerian/lembaga yang tak terkait penanggulangan Covid-19 juga ditunda.

Belanja tersebut antara lain mencakup anggaran perjalanan dinas, biaya rapat, honorium, dan belanja non-operasional.

Nelanja modal untuk beberapa proyek juga dapat ditunda atau diperpanjang waktunya.
Menteri keuangan meminta AGAR Pemda memangkas tunjangan kinerja PNS.
Hal ini menyusul keputusan pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 94 triliun

Menteri keuangan mengatakan hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat edaran bersama yang diterbitkan bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan penurunan transfer ke daerah tersebut sebagai bentuk penyesuaian lantaran penerimaan negara yang mengalami tekanan di tengah pandemi virus corona

“Pemrintah melakukan , adjustment akibat adanya penurunan penerimaan pajak kita. Jadi dalam hal ini, TKDD 2020 kami proyeksikan terjadi penurunan karena adanya pendapatan negara yang diproyeksikan akan menurun sekitar 10 persen,” jelas Sri Mulyani dalam video conference,.

Bendahara Negara itu menjelaskan, pemangkasan anggaran transfer ke daerah akan dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

Karena, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni. “Seperti tadi disebut ada yang memiliki kapasitas fiskal bagus dan ada yang sangat kecil. tentu kita akan adjust pemotongan berdasarkan kapasitas masing-masing,”.

BACA JUGA  Prof Agustutin :Puasa Menuju Taqwa, Koperasi Mengantar Sejahtera

Pandemi Corona berdampak luar biasa bagi perekonomian nasional dan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan stimulus fiskal melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020.

Dana stimulus yang dibutuhkan pemerintah salah satunya berasal dari program realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD tahun 2020. Dengan begitu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan laporan APBD. Sementara terhadap daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD, telah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian.
Selain itu, evaluasi tersebut juga memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang memerlukan pencegahan atau penanganan secara cepat dengan anggaran yang memadai.

Penundaan sebagian penyaluran DAU bulan Mei 2020 untuk beberapa daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020.

BACA JUGA  Prof H Agustitin :Dampak Ekonomi dengan Vaksin Normal Baru ( NEW NORMAL)