Oleh: APRIZAL
> Mahasiswa FEB Universitas Mataram
Sinar5news.com – Terkadang, Saya selalu menutupi diri untuk mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting menurut saya, tetapi kembali lagi ke dalam konteks “Sebuah masalah dapat dikatakan masalah apabila masalah tersebut di permasalahkan” (perspektif penulis).
Kemudian kita beranjak kepada isu-isu yang sedang hangat di perbincangkan di kampus hari ini, apalagi kalau bukan tentang PEMIRA (Pemilihan Raya Mahasiswa). Ya, PEMIRA merupakan kontestasi politik tahunan yang dimana di dalamnya terdapat beragam jenis kepentingan, juga dapat dikatakan sebagai adu gengsi dan adu nasib.
Dinamika-dinamika yang dihadirkan seolah-olah memberikan nuansa yang menarik untuk di diskusikan oleh masyarakat kampus. Pada momentum PEMIRA Universitas Mataram tahun ini di buka dengan munculnya sikap pro dan kontra terkait regulasi yang di keluarkan oleh KPRM Universitas Mataram terkait penyelenggaraan PEMIRA secara Offline, yang menurut saya itu tidak patut di permasalahkan, Karena hal itu sudah jelas merupakan masalah teknis dan tidak menghilangkan substansi ataupun esensi dari demokrasi itu sendiri.
Pasalnya jika kita melihat dari sisi kontranya atau pihak yang menolak PEMIRA offline tersebut beranggapan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara tidak mempertimbangkan kondisi mahasiswa unram hari ini yang sedang libur sehingga banyak mahasiswa yang balik ke kampung halamannya, di sisi lain juga ada ribuan mahasiswa yang melakukan KKN. Artinya, ada kekhawatiran mengenai partisipan PEMIRA tahun ini, dan ketika kita membicarakan masalah partisipan, maka kita harus memahami dua bentuk partisipan itu sendiri.
Pertama, Partisipan yang otonom atau mereka yang mengambil peran secara independen/berpartisipasi atas dasar hati nurani. Kedua, Partisipan yang di mobilisasi atau mereka yang berpartisipasi karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Disinilah letak batu ujinya, Pemira offline tahun ini seolah olah memberi tantangan kepada masing-masing pihak untuk melakukan mobilisasi masa dalam meningkatkan jumlah partisipan atau melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk menciptakan partisipan yang aktif dan independen (upaya membangun kesadaran politik).
Dalam pandangan sederhana saya, sebenarnya PEMIRA yang di selenggarakan secara offline ini bisa jadi sebagai sebuah gebrakan baru ditengah meredupnya covid-19 dan bisa jadi sebagai ajang pembuktian kepada semua orang, bahwasanya unram sudah siap melaksanakan aktivitas di dalam kampus secara offline.
Jadi, sebagai mahasiswa seharusnya kita tidak mempermasalahkan hal hal yang bersifat teknis, justru kita harus mampu memberikan jawaban atas tantangan-tantangan yang di hadirkan.
Apakah PEMIRA Offline Membatasi Hak Suara Mahasiswa?
Saya ingin memulainya dalam bahasa latin yaitu Intellectual cul-de-sacs atau secara sederhananya pemikiran yang buntu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kontestasi politik kampus kali ini sehingga muncul narasi-narasi seperti itu? Padahal tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa orang yang diluar lombok tidak boleh memilih. Itu hanya dampak atau akibat yang di timbulkan dari Pemira offline di tengah mahasiswa yang pulang kampung.
Bukan berarti hak suara mahasiswa yang ada di luar pulau lombok itu di batasi. Mahasiswa yang berada di luar lombok atau yang balik kampung itu hanya tidak bisa ikut berpartisipasi, dan jelas itu merupakan akibat dari tindakan “balik kampung” bukan akibat dari adanya regulasi yang membatasi haknya. Jadi, jangan sampai pikiran kita di keruhkan oleh narasi-narasi yang berbau kepentingan itu.
