Hampir seluruh negara di dunia babak belur oleh wabah virus corona yang telah membunuh hingga ratusan ribu jiwa penduduk di dunia, tidak terkecuali dengan indonesia dan lebih khusus lagi provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun demikian, masyarakat NTB patut bersyukur dengan angka kesembuhan positif corona di NTB yang semakin meningkat. Dari total angka kasus positif corona yang berjumlah 371 kasus, sejumlah 232 dinyatakan sembuh dan sisanya 132 dalam proses perawatan dan 7 orang meninggal dunia (Apdet per-tanggal 17 Mei 2020).
Namun meskipun kabar gembira kesembuhan tersebut dari waktu ke waktu terus bertambah, tidak kemudian membuat persoalan corona usai. Justru beragam masalah baru bermunculan, mulai dari masalah bantuan sosial hingga persoalan aturan pemerintah yang menutup masjid dan mengijinkan beroperasinya pusat perbelanjaan seperti Mall dan pasar.
Pada persoalan bantaun Jaringan Pengaman Soaial (JPS) dari pemerintah provinsi misalnya, kita dihadapakan dengan persoalan tidak singkronnya antara data pemerintah provinsi dengan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. Ada warga yang tidak mendapatkan bantuan dan ada pula warga yang mendapatkan bantuan namun tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan alias salah sasaran dan bahkan ada pula warga yang sama sekali belum tersentuh oleh bantuan dari pemerintah.
Terkait data penerima bantuan JPS Gemilang tersebut, pihak desa maupun kelurahan mengaku telah mengirimkan data masyarakatnya kepada pemerintah provinsi melalui dinas terkait. Namun kemudian muncul masalah antara data di tingkat desa dan keluarahan berbeda dengan data di pemerintah provinsi. Sehingga timbul polemik terkait data penerima JPS Gemilang.
Tidak lama kemudian muncul lagi persoalan terkait distribusi paket JPS Gemilang yang dinilai amburadul. Banyak ditemukan telur bantuan yang rusak dan busuk, entah memang rusak dari distributornya atau rusak diakibatkan kelalaian petugas dilapangan. Namun belakangan pihak distributor telah mengganti telur-telur rusak yang diterima oleh masyarakat dengan telur yang baru.
Belum usai persoalan bantuan sosial, kini pemerintah dihadapakan dengan polemik tentang aturan pemerintah yang menutup tempat-tempat ibadah seperti masjid namun disisi lain mengijinkan beroperasinya tempat-tempat pusat perbelanjaan seperti Mall dan pasar. Masyarakat menilai aturan ini tidak adil dan terkesan berat sebelah karena pemerintah hanya tegas pada penutupan masjid tapi tidak tegas untuk menutup Mall dan pasar.
Menghadapi gelombang kritikan dan polemik ditengah masyarakat, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar disetiap persoalan yang muncul. Seluruh perangkatpun diterjunkan, TNI/Polri disiagakan untuk terus menjelaskan perkara tersebut kepada masyarakat melalui Babinsa dan Babinkantibmas di desa maupun kelurahan.
Menyikapi berbagai persoalan yang muncul akhir-akhir ini menurut hemat penulis, semua pihak harus saling memahami duduk perkara setiap persoalan yang muncul sehingga tidak menimbulkan kesan saling menyalahkan. Pemerintah harus memahami keadaan psikologi masyarakatnya ditengah bencana wabah virus corona seperti saat ini. Disatu sisi gerak mereka dibatasi oleh aturan pemerintah untuk berdiam diri di rumah selama wabah corona berlangsung. Namun disisi lain penghasilan mereka menurun dan bahkan tidak ada karena tidak adanya aktiftas kerja seperti biasanya.
Dilain pihak masyarakat juga harus memahami beban pemerintah dalam menghadapi bencana virus corona saat ini. Segala upaya yang mereka lakukan tujuannya juga untuk kebaikan masyarakat agar korban jiwa yang diakibatkan oleh penyebaran dan penularan virus corona ini bisa ditekan sehingga kondisi bisa kembali normal. Ketika kedua belah pihak saling memahami satu sama lain, penulis yakin ujian dan cobaan yang kita hadapi hari ini kita akan mampu melaluinya bersama-sama tampa harus membuang energi untuk saling menyalahkan.
Sudah cukup saudara-saudara kita silih berganti menjadi korban keganasan virus corona. Maka tugas kita hari ini adalah saling membantu untuk sama-sama memerangi virus corona dengan cara masing-masing. Masyarakat mematuhi himbauan pemerintah agar tidak berkumpul ditempat keramaian serta selalu menjaga jarak dan pemerintah juga membantu masyarakat agar ketersediaan kebutuhan pangan mereka terpenuhi selama pandemi covid-19 berlangsung. Jika hal ini terjadi maka penulis yakin kegaduhan-kegaduhan dan persoalan yang muncul selama ini tidak akan terjadi lagi. Karena pada dasarnya segala bentuk kegaduhan dan persoalan yang muncul ditengah masyarakat merupakan ulah dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Semoga pandami covid-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat melakukan aktifitas secara normal kembali.
Mataram, 18 Mei 2020
