Sinar5news.com – Lombok Timur – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah M-1 Mei 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (05/05).
Rakor ini diikuti oleh para menteri terkait, seluruh kepala daerah di Indonesia, serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui TPID yang diketuai oleh Asisten II Setda Lotim, Ahmad Masfu’, turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari ruang rapat Bupati.
Dalam paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, disampaikan bahwa inflasi secara month to month (m-to-m) April 2025 terhadap Maret 2025 tercatat sebesar 1,17%. Sementara inflasi year on year (y-on-y) April 2025 terhadap April 2024 mencapai 1,95%, dan inflasi tahun kalender (April 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 1,56%.
Pudji menjelaskan bahwa inflasi bulan April 2025 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih tinggi dibanding April 2024. Sementara inflasi tahunan April 2025 lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan April 2024.
Komoditas yang paling berpengaruh dalam mendorong inflasi secara y-on-y berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Secara regional, inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada April 2025 tercatat sebesar 0,69%. Penyumbang utama inflasi nasional pada bulan tersebut antara lain tarif listrik, emas perhiasan, serta komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ” kata Puji.
Pada periode M-1 Mei 2025, terdapat 10 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 38 provinsi lainnya mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan IPH di 10 provinsi tersebut didorong oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit.
Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, IPH mengalami perubahan sebesar -4,68%, yang disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Bahkan, Kabupaten Lombok Timur menempati posisi pertama secara nasional sebagai kabupaten/kota dengan penurunan IPH tertinggi, yakni sebesar -7,13%.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya para kepala daerah untuk terus memperbarui data dan informasi terkait perubahan harga komoditas di wilayah masing-masing. Ia juga meminta agar pemerintah daerah menjalin koordinasi aktif dengan BPS setempat agar memahami secara rinci komoditas penyumbang inflasi.
“Perlu ada perhatian lebih dari Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan BULOG untuk mencari solusi atas persoalan minyak goreng rakyat (Minyak Kita),” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar daerah-daerah yang mengalami kenaikan IPH tinggi agar mencermati perubahan harga bawang putih yang turut memengaruhi laju inflasi.(red)
