Tidak Ingin Mobilitas Tinggi, LUHUT Beberkan Sanksi Tegas Anies

banner post atas

Sinar5news.com – Jakarta – Himbauan Perpanjangan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah resmi di umumkan. Lantaran tidak ingin adanya mobilitas tinggi selama PSBB Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk menindak tegas kantor yang masih beroperasi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di luar delapan sektor yang masih diperbolehkan.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta Gubernur DKI Jakarta untuk menindak tegas kantor yang masih saja membandel untuk beroperasi pada masa PSBB. Saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI(21/04), Luhut menyampaikan bahwa telah memberikan arahan kepada Anies agar perbaiki di hulu dan menutup kantor yang masih beroperasi.

“Nah Pak Anies bilang ke saya, ‘saya akan patroli Pak Luhut, saya akan kasih penalti Rp 100 juta bagi mereka yang masih buka,” jawab Anies yang ditirukan Luhut.

Iklan

Hal ini disampaikan Luhut demi mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar lebih efektif dalam mengatur mobilitas tinggi selama 28 hari kedepan , Namun di sisi lain, ia ingin KRL tetap beroperasi karena masih banyak masyarakat yang harus bekerja seperti tenaga medis.

Menurutnya akan lebih merugikan jika KRL dihentikan. Selain itu, pengecekan terhadap penumpang di KRL sudah jauh lebih baik dan lebih ketat. Mulai dari pemeriksaan penumpang, hingga diminta mengisi formulir untuk memberitahukan kemana penumpang akan pergi

“Jadi kalau nanti dia tidak diangkut, kalau kita ada yang sakit, siapa yang merawat? Kan mereka-mereka itu yang di rumah sakit. Jadi menurut kami banyak ruginya daripada untungnya kalau (KRL) dihentikan,” Tuturnya

Dengan kerja sama dengan seluruh pihak, dinilai mampu memutus penyebaran virus Covid-19 ini, disamping itu Luhut mengatakan akan lebih meningkatkan kerja sama dengan Pihak keamanan, Polisi, TNI, dan Satpol PP.

BACA JUGA  FIA UNW Mataram Gelar PPSKA Tahun Ajaran 2020/2021.

“Sekarang kita kerja sama antara Polisi, TNI dengan Satpol PP untuk memeriksa orang-orang yang datang ke situ dan kita akan cek dengan thermal gun. Kita juga akan meminta mereka untuk mengisi data kemana tujuannya. Ke depan kemungkinan kita akan makin ketat jadi kita akan minta surat kesehatan dia dan juga surat di mana dia bekerja,” ucapnya. -MS