Social Distancing Antara Pemerintah dengan Masyarakat.

banner post atas

 

Sinar5news.com Oleh : Ahmad Hadi Ramdhani ( DPP HIMMAH NW

Beberapa hari yang lalu kegaduhan jagad media sosial kembali terjadi ditengah semakin banyaknya korban terinfeksi Covid-19, disebabkan ketidak mampuan pemerintah melalui juru bicaranya menyajikan bahasa publik yang elegan.

Iklan

Penggunaan diksi yang cendrung diskriminatif merupakan indikasi bahwa antara pemerintah dengan masyarakat (masyarakat kelas bawah) terjadi social edistancing.

Bukan hanya itu, mengatakan bahwa masyarakat miskin merupakan kurir covid-19 merupakan kegagalan berfikir pemerintah. Padahal, jika menilik kepada kasus positif covid-19 diawal, jelas yang tertular pertama kali adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

Bukan hanya itu, dengan menggunakan diksi kaya dan miskin menunjukkan cara berfikir negara yang dikotomis. Sebagai pejabat publik yang merupakan pemegang otoritas kebijakan diksi-diksi yang cendrung dikotomis seharusnya tidak boleh keluar menjadi bahasa publik.

Ditengah kondisi negeri yang semakin menunjukkan ke arah yang lebih buruk, tentu masyarakat berharap apa yang keluar dari pemerintah adalah hal-hal yang mampu menyatukan, menyejukkan serta memberikan ketenangan.

Oleh karena itu evaluasi terhadap gugus tugas penanganan Covid-19 harus segera dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi di negeri ini. Serta segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menekan jumlah korban pandemi covid-19.

BACA JUGA  MASA DEPAN GENERASI MILLENIAL KITA