101 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara akibat Melanggar Sistem PSBB.

banner post atas

Sinar5News.com – Jakarta – Sebanyak 101 Perusahaan di DKI Jakarta ditutup sementara oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta karena melanggar sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berdasarkan data Disnakertrans-E DKI Jakarta, seperti dikutip Antara, sebanyak 101 perusahaan atau tempat kerja tersebut masuk dalam kategori yang tidak dikecualikan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 dan tetap melakukan kegiatan usahanya.

Operasional 101 perusahaan yang ditutup tersebut tersebar di lima wilayah, yakni:

Iklan

– Jakarta Pusat sebanyak 16 perusahaan

– Jakarta Barat sebanyak 26 perusahaan

– Jakarta Utara sebanyak 19 perusahaan

– Jakarta Selatan sebanyak 33 perusahaan

– Jakarta Timur sebanyak 7 perusahaan.

Sementara itu, dari beberapa perusahaan yang ditutup sementara, terdapat 119 pelaku usaha di luar sebanyak 11 sektor diizinkan, namun memiliki izin dari Kementerian Perindustrian yang diberi peringatan.

Hal itu dikarenakan mereka belum melaksanakan protokol kesehatan secara menyeluruh dan diberikan pembinaan.

Sementara itu, terdapat 440 perusahaan yang termasuk 11 sektor yang dikecualikan diberi pembinaan dikarenakan belum melaksanakan seluruh protokol kesehatan yang ditentukan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah menyebutkan. “penutupan yang dilakukan karena tak dipenuhinya aturan dalam PSBB berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tersebut, akan berlangsung hingga PSBB usai dilaksanakan yang rencananya selesai 22 Mei 2020.” Ujar andri

Dalam Pasal 10 Pergub Nomor 33 Tahun 2020 dijelaskan hanya ada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB.

Sebelas sektor yang dimaksud memiliki izin beroperasi selama PSBB adalah kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA  Geger, Kapal Perang AS Telah Tiba Di Perairan Taiwan Bersiap Untuk Hadapi China.

Andri juga menghimbau kepada seluruh perusahaan yang tidak diizinkan buka saat masa PSBB untuk mematuhi aturan dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020, mengingat tingkat penyebaran virus corona (COVID-19) sudah kian meningkat dan amat mengkhawatirkan.

“Lebih baik di rumah saja. Karena keadaannya sudah gawat,” Tegas Andri.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan memberi sanksi bagi perusahaan yang masih beroperasi ketika penerapan PSBB.

Hal itu berlaku bagi perusahaan yang tidak tergolong dalam 11 sektor tersebut.

Dalam hal ini, Anies menyampaikan bahwa masih ada beberapa perusahaan yang tidak patuh bahkan sudah diingatkan berkali-kali namun masih saja bersikeras beroperasi ditengah Berlakunya Sistem PSBB.

Maka dari itu, dalam perpanjangan masa PSBB, Anies akan menyatakan tindakan tegas berupa sanksi bagi perusahaan yang masih saja ngeyel dan berusaha untuk melanggar.

“Bagi perusahaan juga jangan curi-curi karena kami menemukan di lapangan, diingatkan kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi kembali beroperasi lagi. Ke depan kita akan lakukan tindakan-tindakan yang bersifat sanksi,” kata Anies dalam live streaming akun Youtube Pemprov DKI Jakarta pada Rabu, 22 April 2020.

Anies mengingatkan bahwa perusahaan yang masih melibatkan seluruh karyawan datang ke kantor dapat menimbulkan bahaya akan keselamatan mereka dan kerugian bagi perusahaan tersebut.

Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah adanya karyawan yang terpapar virus corona. Akibatnya, perusahaan itu harus menutup total kegiatannya.

“Jangan kemudian memaksa kenapa? Karena ini membahayakan tenaga kerja, membahayakan masyarakat, konsekuensinya sangat besar,” Tegas Anies.