Prof H Agustitin: UPAYA PEMERINTAH MENGATASI DEVISIT ANGGARAN

banner post atas

Perekonomian nasional dan prakiraan kebutuhan pembiayaan untuk penyelamatan perekonomian nasional, beserta sumber pembiayaan dan pembagian risiko dan beban nampak agak berat.

Sebagai upaya mengatasi Dampak Defisit APBN, Banggar DPR merekomendasikan empat Langkah Strategis Kepada BI al
1. Wujudkan RS Hasyim Asyari untuk Dhuafa
2. “Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kesediaan, Komisi XI DPR RI dan KSSK guna membahas perihal dimaksud dalam konsteks pemulihan ekonomi nasional. 3.waktu pelaksanaan rapat dapat menyesuaikan dengan agenda Komisi XI DPR RI,”

4. Pengakuan.Surat itu diteken oleh Sri Mulyani dan ditembuskan kepada pimpinan DPR RI, Gubernur BI, Ketua Dewan Komsioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

Iklan

Permintaan itu langsung direspons Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto pada 20 Mei 2020, dengan meminta izin kepada ketua DPR RI untuk mengadakan rapat, yang direncanakan pada hari Selasa, 26 Mei mendatang.

Berdasarkan dokumen permohonan izin rapat antara Komisi XI dengan KSSK itu telah mendapat persetujuan pimpinan dewan melalui surat nomor PW/05891/DPR RI/V/2020, yang diteken Wakil Ketua DPR RI.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merekomendasikan langkah-langkah strategis dan antisipatif, khususnya kepada Bank Indonesia.

Yakni desain makro APBN tahun 2020 komposisinya pendapatan negara dipatok turun, semula Rp 2.233,2 triliun menjadi Rp. 1.760,9 triliun, dan belanja negara naik, semula Rp 2.540,4 triliun menjadi Rp. 2.613,8 triliun.

Berdasarkan pertimbangan keadaan tersebut, Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan langkah-langkah strategis dan antisipatif, khususnya kepada Bank Indonesia.

Pertama, Bank Indonesia mencetak uang pada kisaran Rp 400 – 600 triliun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan LPS serta likuiditas perbankan nasional.

Bank Indonesia harus mengambil langkah berani dan memiliki terobosan (breakthrough). Sebab bila mengandalkan kebijakan konvensional, maksimal yang meredam tekanan terhadap pasar keuangan, tetapi tidak mampu menyuplai optimal kebutuhan likuiditas.

BACA JUGA  Prof H Agustitin: Indonesia, Ekonomi Terbesar di Asia Tenggara, merangkak Hingga 2,97 Persen,Pada Januari-Maret, Sementara April mei 2020. Di Prediksi Sudah Mulai Bangkit

Kedua, hasil cetak uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah dari global bond. Bukankah dengan hasil cetak uang dapat ditawarkan ke perbankan, pemerintah dan LPS dengan yield yang lebih rendah daripada global bond.

“Saya merekomendasikan yield pada kisaran 2-2,5%. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah,”.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan pimpinan untuk menjadwalkan rapat secara virtual antara Komisi XI DPR RI dan KSSK guna membahas perihal dimaksud dalam konsteks pemulihan ekonomi nasional. Adapun waktu pelaksanaan rapat dapat menyesuaikan dengan agenda Komisi XI DPR RI,”

Permintaan itu langsung direspons Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto pada 20 Mei 2020, dengan meminta izin kepada ketua DPR RI untuk mengadakan rapat tersebut yang direncanakan pada Selasa, 26 Mei mendatang.