Prof H Agustitin: Upaya Mengatasi Dampak Ekonomi dari Mewabahnya Virus corona Covid-19

banner post atas

Dampak ekonomi dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut.

Perbedaan tingkat fatality rate di berbagai negara juga menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam mengatasi pandemi ini, dan juga dukungan sistem serta perilaku masyarakat.

Semisal, Pemerintah China yang memberlakukan lockdown khususnya di Provinsi Hubei dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan transportasi umum, dan mewajibkan rakyatnya tinggal di rumah, memang telah melumpuhkan ekonomi provinsi itu.

Iklan

Ternyata, kebijakan itu terbukti mampu mengatasi penyebaran wabah ini kurang dari tiga bulan, sehingga mempercepat proses pemulihan ekonominya.

Begitupun pemerintah Indonesia kebijakan-kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dampak penularan Covid pada ekonomi domestik (Stimulus Ekonomi I, II dan III) patut diapresiasi.

Beberapa kebijakan ekonomi yang perlu diperkuat, oleh pemerintah Indonesia antara lain
1. Mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD).

Lalu menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah.Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat.

2. Menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih.Penurunan tarif listrik dan BBM
tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran 20 dollar AS per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global.

3. Melakukan relaksasi Pajak Penghasilan baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30 persen) semestinya diperluas. Perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata.

BACA JUGA  Prof H Agustitin: Antara Perbedaan dan Kesamaan Sharing Economy dan Cooperation Economy .

4. Menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami PHK, perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Potensi panic buying dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat.
Perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di China, aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan supply dan distribusi barang.

5. Penyaluran BLT perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Hal ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang-utang sektor swasta, selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi.Selain itu, Bank Indonesia (BI) dan OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini.

7. Membuat terobosan kebijakan baru. Di sisi fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara .

BACA JUGA  ALHAMDULILLAH LAZ-NW DKI JAKARTA TERBENTUK

Ditengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada salah satu dampak positif yang bisa didapatkan Indonesia dari pandemik tersebut adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain China.

“Dalam suatu ketidakpastian selalu ada hal baik di belakangnya, itu semua tergantung pada bagaimana kita merespons hal tersebut. Itu yang paling penting. Terkait wabah ini, ekspor kita ke China memang berkurang, tapi ada tujuan ekspor lain yang sifatnya non tradisional, Ini yang bisa kita kembangkan. Jadi tantangan-tantangan ini akan memaksa kita untuk berinovasi mencari kesempatan-kesempatan yang lain,”

Hal positif lain yang juga bisa dipetik dari fenomena tersebut adalah peluang memperkuat ekonomi dalam negeri. Di saat-saat seperti ini, pemerintah dipaksa memprioritaskan untuk senantiasa fokus memperkuat daya beli di dalam negeri ketimbang menarik keuntungan dari luar negeri.

“Dari sisi ekspor eksternal seperti kondisi sekarang oleh Covid-19 ini kita mungkin tidak terlalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sisi eksternal. Lalu bagaimana? Ya permintaan domestiknya yang kita optimalkan benar-benar. Bagaimana menjaga konsumsi. Konsumsi seperti apa? Inflasi kita jaga, daya beli kita jaga. BI ada di sana terdepan menjaga stabilitas tersebut,” sambungnya.

Momentum ini juga bisa dimanfaatkan sebagai koreksi agar ke depan investasi bisa stabil meski perekonomian global tengah terguncang . Salah satunya lewat reformasi struktural yang kini tengah digodok pemerintah lewat Omnibus Law.

“Bagaimana menjaga investasi? Ada Omnibus Law, ada proyek-proyek infrastruktur. Kita lakukan itu dengan baik. Itu akan menciptakan investasi yang bagus. Jadi permintaan domestik akan terjaga meskipun ekspornya seperti itu,” katanya.

Terakhir, penyebaran wabah ini dianggap menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sektor manufaktur.

“Kita bicara manufaktur, dengan adanya ini, ekspor komoditas kita jadi terdampak signifikan. Ini kan memaksa kita bahwa manufaktur harus diperkuat yang memberi nilai tambah. Hal semacam itu tantangan tersebut akan membuat, memaksa kita berinovasi dan kita akan mencari peluang-peluang di tempat lain. Ini bisa membuat kita survive,”