Prof H Agustitin: Sikap Koperasi Dan UMKM Dalam menyikapi Dampak COVID 19.

banner post atas

Pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998, sektor koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi ‘penyangga ekonomi’, karena para pelakunya meningkatkan ekspor sebesar 350%.

Tentunya pasca pandemi Covid-19 ini, akan kembali memainkan peran koperasi dan UMKM, sebagai buffer atau penyangga ekonomi nasional,.

“Covid-19 ini, harus dapat dijadikan sebagai momentum untuk mereformasi sektor pangan di Indonesia, dari aktivitas on farm menuju off farm, dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani melalui pengolahan produk pertanian maupun pengembangan usaha berbasis koperasi,” , guna menuju kesejahteraan dan daya Tawar koperasi dan UMKM pasca Covid-19 .

Iklan

Sektor ekonomi rakyat merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19. bahwa pada Quartal satu 2020 pertumbuhan sektor usaha mikro kecil menengah, yang berbasis koperasi menurun sebesar 1,17% (YoY);

“Penurunan tersebut disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja musiman di tingkat bawah, karena berlakunya pembatasan pergerakan antar daerah, hambatan distribusi input (pupuk, bibit, dsb.) dan penurunan daya beli masyarakat karena banyaknya PHK,” .

Banyak usaha sektor Food and Baverage (F&B) yang terpaksa tutup, sehingga menyebabkan anjloknya harga komoditas pangan dan rusaknya beberapa komoditas produksi.

Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan produsen kecil ,menengah, dan koperasi dipilih sebagai jalan untuk mewujudkannya.

Menjadi suatu keharusan dimasukkan ke dalam RPJMN periode 2020–2024 dengan target terbentuknya minimum korporasi korporasi guna meningkatkan produktivitas setiap tahunnya, dan peningkatan penghasilan minimum UMR

“Apabila terdapat permasalahan yang menghambat perkembangan koperasi saat ini sepert integritas pengurus-pengelola, serta budaya sosio-ekonomi harus di benahi terlebih dahulu.

Sesungguhnya tantangan terberat dalam korporasi mengubah pola pikir semua pihak. Sehingga perlu melaksanakan program Korporasi i, dengan tujuan mendirikan perusahaan–perusahaan profesional yang mayoritas dimiliki oleh petani, agar dapat meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan, meningkatkan akses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan sektor pertanian, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.

BACA JUGA  Prof H Agustitin: Pernyataan shadow Banking Dalam Koperasi Sering Berdampak Banyak Tafsir

“Korporasi petani tidak hanya didanai melalui APBN, dan juga bukan proyek APBN. Namun, akan difasilitasi realisasinya dengan sumber pendanaan yang beragam, bukan hanya dari APBN. Sehingga diharapkan petani dapat menjadi investor di produk pertaniannya”, ucapnya.

Menurutnya, RKP Pemerintah tahun 2021 dalam sistem pangan juga akan terfokus pada penguatan sistem pangan nasional dalam menjamin keberlanjutan produksi petani/nelayan dan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.

“Guna mewujudkan Korperasi menjadi wadah bagi modernisasi melalui penerapan smart farming, inovasi profesional, perlu adanya keterlibatan semua pihak termasuk

Perlunya disiapkan skema pemulihan ekonomi yang akan diimplementasikan sebelum dan setelah pandemi covid-19 reda. Beberapa program telah digulirkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usahanya.

“Pertama, pelaku UMKM rentan masuk kategori penerima Bansos.

Kedua, insentif pajak bagi UMKM dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun, seharusnya bebas tarif PPH (final nol persen) selama enam bulan periode April-September 2020,”

Ketiga relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi koperasi dan UMKM. Penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari Pemda, termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar, serta LPDB KUMKM.

“Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja. Ada 23 juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan. Kelima, kementerian, BUMN, dan pemda sebagai penyangga produk KUMKM terutama bagi para pelaku KUMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga,” ungkapnya.

Pemulihan koperasi dan UMKM juga terus dilakukan melalui program pelatihan dan pendampingan yang bisa diakses secara digital.
Berbagai ahli dan praktisi bisnis dihadirkan untuk memberikan inspirasi yang bisa dijadikan peluang para pelaku usaha.

“Ditambah dengan e-Learning melalui edukukm.id dan pelatihan melalui webinar oleh Smesco,”

BACA JUGA  Berita Gembira ! Jawa Barat Telah Banyak Memproduksi Masker Berkualitas

Setelah pandemi mereda, lanjut Teten, pihaknya, menggulirkan program Kakak Asuh UMKM dan Konvoi Produk Nasional yang dijalankan oleh Smesco. Selain itu dilakukan pula perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, khususnya bagi UMKM yang belum mendapat akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan.

“Tak ketinggalan ada program penguatan modal kerja koperasi oleh LPDB KUMKM serta digitalisasi UMKM dan koperasi,”

Masyarakat di daerah masih terkendala dalam mengakses program yang lebih banyak dilakukan secara virtual. Dukungan akan diberikan seperti menyiapkan perangkat infrastruktur dan literasi digital agar daya saing produk bisa turut meningkat.

“Dalam implementasinya, kita akan memberikan literasi digital kepada UMKM offline, disertai pendampingan dan pendaftaran ke platform digital”,