Prof H.Agustitin: PEREKONOMIAN INDONESIA HINGGA BULAN APRIL MENYONGSONG DATANGNYA BULAN ROMADON

Prof H.Agustitin: PEREKONOMIAN INDONESIA HINGGA BULAN APRIL MENYONGSONG DATANGNYA BULAN ROMADON

Memperhatikan situasi perekonomian Indonesia hingga saat , Gubernur Bank Indonesia, menyampaikan 3 (tiga) hal perkembangan terkini dan kebijakan yang ditempuh sesuai kewenangan Bank Indonesia (BI), khususnya terkait penerbitan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Kondisi Rupiah hingga Saat Ini masih Memadai.
Dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, BI terus memperkuat intensitas triple intervention baik secara spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. BI meyakini bahwa nilai tukar Rupiah bergerak stabil dan akan cenderung menguat ke sekitar 15.000 per dolar AS pada akhir tahun ini. Melalui koordinasi dengan Pemerintah, BI juga meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih rendah dari 2,3% hingga akhir tahun ini
BI menegaskan kembali bahwa indikator makro, yang disampaikan pada saat konferensi pers stimulus ekonomi, adalah what if scenario dan bukan merupakan angka proyeksi. What if scenario disusun agar hal tersebut dapat dicegah dan diantisipasi melalui upaya bersama dengan Pemerintah, LPS dan OJK.

b. SBN yang di beli oleh BI di Pasar Perdana sebagai “The Last Resort”
BI menegaskan bahwa perluasan kewenangan bagi BI untuk dapat membeli SBN, dhi. SUN/SBSN jangka panjang di pasar perdana untuk membantu Pemerintah dalam membiayai penanganan dampak penyebaran COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan yang diatur dalam Perpu No.1 Tahun 2020 adalah sebagai ”last resort”, bukan dalam rangka bail-out atau BLBI.
Peran BI sebagai “last resort” adalah pembelian SBN di pasar perdana oleh BI dilakukan dalam hal kapasitas pasar tidak dapat menyerap seluruh SBN yang diterbitkan Pemerintah (antara lain karena yield tinggi dan tidak rasional).
BI mendukung penerbitan Perpu di dalam kondisi extraordinary circumtance karena pandemi COVID-19, sehingga dibutuhkan extraordinary measure berupa relaksasi perundangan (melalui penerbitan Perpu) dalam memitigasi dampak COVID-19 sebagai landasan langkah antisipatif Pemerintah,.

c. Tidak Menerapkan Kontrol Devisa yang di lakukan oleh BI

Dalam hal ini pengaturan pengelolaan lalu lintas devisa bagi Penduduk Indonesia diatur dalam Perpu No.1 Tahun 2020 bukan merupakan kebijakan kontrol devisa dan saat ini belum terdapat rencana untuk mengeluarkan kebijakan konversi devisa hasil ekspor kedalam dalam Rupiah,al:

a. Bahwa BI dalam hal ini bukan merupakan kebijakan kontrol devisa, namun merupakan kebijakan pengelolaan devisa yang diberlakukan hanya bagi Penduduk (tidak berlaku bagi non-Penduduk/investor asing). Investasi asing dalam bentuk portofolio (saham, obligasi) dan PMA masih dibutuhkan bagi ekonomi Indonesia sehingga bagi investor adiningsih tetap berlaku devisa bebas kebijakan lalu lintas devisa bebas.

b. Pengelolaan devisa bagi Penduduk dapat berupa kewajiban konversi devisa hasil eskpor ke dalam Rupiah, namun saat ini belum terdapat rencana untuk diberlakukan. Saat ini ketentuan devisa hasil ekspor masih berlaku untuk eksportir dan importir. Pengeloaan devisa tersebut diperlukan dalam mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termasuk stabilitas nilai tukar uang.

C. Mengatur devisa bagi Penduduk tersebut masih konsisten dengan prinsip pengelolaan makroekonomi secara prudent yang berlaku secara internasional, khususnya dalam kondisi ekonomi dalam tekanan seperti akibat pandemi .

BACA JUGA  Prof Agustitin: Di Tahun 2020 Ini Untuk melakukan Usaha Sebaiknya Buat PRODUK Dulu Atau Ciptakan MARKET.

BI akan terus berkoordinasi dalam melakukan langkah tersebut bersama Pemerintah, OJK, dan LPS untuk memonitor secara kontiner.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo merilis dua WNI di Indonesia yang positif terjangkit virus corona baru alias Covid-19. Menurut pak Presiden, dua WNI itu tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Namun sayang, belum terlihat peran negara yang benar-benar serius melindungi warganya. Terbukti, akhirnya Indonesia tidak Zero Corona Virus.

BACA JUGA  ALHAMDULILLAH LAZ-NW DKI JAKARTA TERBENTUK

Tentu saja, kebijakan lamban pemerintah terhadap mewabahnya Covid-19 ini, menjadi salah satu penyebab masuknya virus corona di Nusantara. Sejak awal, pemerintah harusnya melakukan langkah tegas. Seharusnya pemerintah menutup kran ekspor-impor barang masuk dari negara-negara terdampak, menutup sementara masuknya wisatawan asing terutama dari negara yang terkena wabah dan tidak lagi memasukan migran atau TKA dari Cina.

Di harapkan kepada Pemerintah harus serius melindungi warganya dari ancaman virus corona. Sebagai pemimpin negara yang mayoritas penduduknya muslim. Pemerintah seyogjanya melirik bagaimana Islam mengatasi wabah penyakit menular. Karena Islam memiliki seperangkat solusi dalam mengatasi wabah pandemi. Islam selalu menunjukan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Ia mengatur semua hal tanpa terkecuali.

Islam mengajarkan bahwa , kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Mengatasi pandemi, tak mungkin bisa melepaskan diri dari performa kesehatan itu sendiri. Cara Islam mengatasi COVID 19 dapat melalui upays

A. Melalui proses edukasi prefentif dan promotif
Islam adalah agama pencegahan. Telah banyak disebutkan bahwa Islam mewajibkan kaum muslim untuk ber-ammar ma’ruf nahiy munkar. Yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Pembinaan pola baku sikap dan perilaku sehat baik fisik, mental maupun sosial, pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan Islam itu sendiri. Dalam hal ini keimanan yang kuat dan ketakwaan menjadi keniscayaan.
Islam memang telah memerintahkan kepada setiap orang untuk mempraktekan gaya hidup sehat, pola makan sehat dan berimbang serta perilaku dan etika makan yang sesuai FIRMAN Allah SWT adalah

*“Makanlah oleh kalian rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah karuniakan kepada kalian”*
(TQS. An-Nahl [16]: 114).

Wabah penyakit kebanyakan menular biasanya ditularkan oleh hewan (zoonosis). Islam telah melarang hewan apa saja yang tidak layak dimakan. Dan hewan apa saja yang halal dimakan. Apalagi sampai memakan makanan yang tidak layak dimakan, seperti kelelawar. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, mengisi perut dengan 1/3 makanan, 1/3 air dan 1/3 udara,.

Karena itu, Negara memiliki peran untuk senantiasa menjaga perilaku sehat warganya. Selain itu, pemerintah juga mengedukasi agar ketika terkena penyakit menular, disarankan menggunakan masker.

Hal ini sangat mengevakuasi masyarakat agar pemulihan wabah penyakit menular dengan cepat. Karena warga daulah telah membangun sistem imun yang luar biasa.

BACA JUGA  Prof H Agustitin: PENTINGNYA MENJAGA EFISIENSI DAN EFEKTFITAS DALAM PENGELOLAAN KOPERASI

B. Memberi.pelayanan dan kesehatan yang berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Karenanya negara wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboraturium medis, apotik, lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan serta sekolah kesehatan lainnya yang menghasilkan tenaga medis.

Akan tetapi , Negara juga wajib mengadakan pabrik pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan, menyediakan SDM kesehatan baik dokter, apoteker, perawat, psikiater.

Hal demikian harus di ikuti, proyeksi ekonomi sepanjang 2020 yang sangat dinamis. Situasi ini tidak hanya dialami Indonesia, juga seluruh dunia yang kini harus menghadapi pandemi Covid-19 pada kuartal pertama dan kedua.

“Yang paling critical adalah kuartal ketiga, akan recovery atau flat. Ini menentukan apakah kita masuk ke skenario berat atau sangat berat,” tuturnya dalam konferensi pers APBN KiTa Maret 2020 melalui teleconference,
Setidaknya ad dua skenario pertumbuhan ekonomi yang sudah dipegang pemerintah. Untuk skenario berat, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh positif 2,3 persen sepanjang 2020. Tapi, dalam skenario sangat berat, ekonomi mungkin saja mengalami kontraksi sampai 0,4 persen.
Hal Ini sangat bergantung pada situasi pada kuartal ketiga, ketika dampak dari rangkaian stimulus dan insentif pemerintah diluncurkan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Penjelasan, pemerintah sampai saat ini, pemerintah masih menggunakan baseline 2,3 persen untuk melakukan berbagai kebijakan. Termasuk dalam membuat ‘Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal'” (KEM-PPKF) 2021.
Pemerintah juga masih memproyeksikan situasi ekonomi yang positif pada kuartal pertama.
Prediksi, pada periode Januari-Maret ini, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 4,5 hingga 4,6 persen, hal ini cukup bagus untuk menjadi cushion atau penahan shock yang terjadi pada kuartal kedua.
“Kalau ini bisa dijaga, dan kuartal ketiga recovery, maka kita bisa optimistis, baseline 2,3 persen bisa dijaga,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

BACA JUGA  Prof Agustitin: Di Tahun 2020 Ini Untuk melakukan Usaha Sebaiknya Buat PRODUK Dulu Atau Ciptakan MARKET.

Sri mengatakan, upaya menahan baseline ini tidak hanya dilakukan Kementerian Keuangan melalui APBN. Bank Indonesia agar masuk ke pasar  dan relaksasi kredit lewat kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi ini diharapkan mampu menahan shock pandemi yang begitu besar.
Sementara itu, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) memproyeksikan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 0,5 persen pada 2020. Angka Pertumbuhan ini relatif baik di kawasan Asia, terutama negara berkembang. Thailand yang sama-sama masuk dalam ASEAN-5 diprediksi kontraksi 6,7 persen, sementara Malaysia juga tumbuh negatif hingga 1,7 persen.

Fakta nya IMF menyampaikan melalui laporannya bertajuk World Economic Outlook (WEO) . Dalam laporan itu, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini lebih buruk dibandingkan krisis keuangan 2008-2009, yaitu kontraksi tiga persen. Penyebabnya, pandemi virus corona (Covid-19) yang menekan aktivitas ekonomi di sektor riil.

Baca Selanjutnya

DARI PENULIS

BERITA TERKAIT

IKLAN

TERBANYAK DIBACA

BACA JUGA