Sinar5news_Jakarta_ — Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah pemerintahan yang berfokus pada penataan negara dengan menjadikan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Dalam berbagai pidato dan forum resmi, ia berulang kali menekankan bahwa kemerdekaan sejati hanya terwujud jika rakyat bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan ketergantungan.
1. Kedaulatan Dimulai dari Meja Rakyat.
Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, 2 Februari 2026, Presiden Prabowo menyatakan bahwa negara harus hadir langsung dalam kehidupan masyarakat.
“Negara tidak boleh berdiri jauh dari rakyatnya. Negara harus hadir di meja makan, di ladang, di sekolah, di puskesmas, dan di setiap denyut kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjadikan swasembada pangan dan energi sebagai “nafas kedaulatan bangsa”. Menurut Prabowo, bangsa yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri adalah bangsa yang rapuh, karena kemerdekaan politik tidak akan bermakna jika masih bergantung pada pasokan luar negeri.
“Apapun terjadi bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita,” ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna Agustus 2025.
2. Pertahanan, Hukum, dan Birokrasi Bersih.
Prabowo juga menempatkan pertahanan sebagai penjamin utama kedaulatan. Saat membuka Indo Defence 2025, ia mengatakan, “suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya kedaulatannya dirampas”. Ia menegaskan Indonesia cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan.
Di bidang pemerintahan, Presiden mendorong transformasi ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi agar Indonesia menjadi negara modern, makmur, dan berdaulat. Kuncinya, kata dia, adalah aparat negara yang dipercaya rakyat dan pemerintahan yang bersih, tertib, serta berintegritas.
3. Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi.
Prabowo mengingatkan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.
“Kita harus ingat kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat,” katanya dalam pidato pelantikan 20 Oktober 2024.
Ia juga menyoroti pentingnya partai politik dan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Dalam forum dengan kader Partai, ia menegaskan: “Jika kita ingin sukses, kita harus patuh pada keputusan rakyat”. Partai haruslah mendengar amanat konstituen rakyat.
Terkait sistem pemilihan, Prabowo pernah menawarkan gagasan penataan ulang Pilkada melalui DPRD dengan catatan kedaulatan tetap di tangan rakyat melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Tujuannya untuk menekan biaya politik tinggi dan memperkuat checks and balances.
4. Arah Pembangunan: Kesejahteraan dan Kemandirian.
Dalam Sidang Kabinet Merah Putih, Presiden meminta seluruh menteri bekerja keras mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan negara. Ia optimistis dengan arah kebijakan saat ini Indonesia dapat berdiri kokoh dan menguasai sektor-sektor strategis.
Prabowo menutup Pidato Kenegaraan Agustus 2026 dengan menegaskan tujuan kemerdekaan: “merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, dan merdeka dari penderitaan, menjadi bangsa mandiri, swasembada pangan energi, menjaga persatuan dan pentingnya pengunaan APBN sepenuhnya untuk rakyat”.
“Prabowo Menata Negara Mengembalikan Kedaulatan Rakyat” menjadi benang merah kebijakan pemerintah saat ini: menata dari dalam melalui pangan, energi, pertahanan, dan birokrasi bersih, agar kedaulatan tidak hanya di atas kertas, tetapi dirasakan langsung oleh rakyat di desa hingga kota.
Dengan selogan ” sapu bersih” negara memastikan mengembalikan pengelolaan aset dan sumber daya alam kepada rakyat. Sapu bersih penghianat antek asing yang telah menjajah bangsa sendiri untuk dikembalikan pada rakyat Indonesia.
( Samianto : Presiden Forum Kebangsaan )
