Polda Metro Jaya Minta Pihak Disdik Cabut KJP Bagi Pelajar Yang Ikut Demo Ricuh

banner post atas

Sinar5news.com – Jakarta – Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan koordinasi ke pihak Dinas Pendidikan (Disdik) terkait aksi demo tentang Omnibus law yang berlangsung ricuh pada beberapa hari yang lalu. Dalam hal ini pihak Kepolisian meminta agar mempertimbangkan untuk mencabut dana bantuan yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Nantinya akan kami koordinasikan,” Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (14/10/2020).

Selain itu,pihak Polda Metro jaya juga akan melakukan pertimbangan bagi anak – anak tersebut agar mendapatkan edukasi dari masing-masing tempat mereka menimba ilmu.

Iklan

Pada saat aksi kemarin, terlihat para pelajar seperti tidak memiliki rasa takut ataupun segan sedikit pun kepada aparat negara. Mereka menyerang petugas hingga merusak beberapa fasilitas umum yang berada di tempat kejadian.

“Karena kalau kita lihat di lapangan mereka seperti garang sekali. Melempar petugas, merusak fasilitas umum, seperti tidak ada takutnya,” kata Yusri.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan bahwa pihaknya telah berhasil mengamakan 1.377 orang terkait aksi ricuh demo tentang
menolak RUU Cipta Kerja pada Selasa 13 Oktober 2020 kemarin.

Dalam hal ini, Yusri juga menyebutkan terkait aksi demo tolak RUU Cipta kerja yang dilakukan kemarin sebagian besar diikuti oleh para pelajar.

“Dari 1.377 orang ini, dievaluasi 75% sampai 80% adalah anak-anak sekolah,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Rabu (14/10/2020).

Melansir melalui laman resmi Liputan6, dapat diketahui rinciannya bahwa setidaknya lebih dari 900 orang masih duduk di sekolah dari tingkatan SMP sampai SMA. Bahkan, ada lima orang di tingkatan Sekolah Dasar (SD) yang ikut demo RUU Cipta Kerja.

“Ada 5 anak SD yang umurnya sekitar 10 tahun. Sisanya pengangguran,dan mahasiswa,” ucap dia.