Pesan Simbolik Dibalik KLB Partai Demokrat Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi

banner post atas

Oleh: Dr. H. Kadri, M.Si
:~ Pengamat Politik (Akademisi UIN Mataram).

Dalam konteks komunikasi, terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) mengandung beberapa pesan simbolik, yaitu; (1) ada disharmoni hubungan dari para kader Partai Demokrat, (2) ada resistensi dari kepemimpinan AHY di Partai Demokrat, (3) peserta KLB sedang mengibarkan bendera perlawanan dan berusaha men-take over (mengambil alih) kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan AHY.

KLB juga dapat dimaknai sebagai “Respon” dari stimulus tertentu yang ada dalam internal Partai Demokrat (PD). Komunikasi selalu bergerak dari stimulus ke respon. Kecermatan menerjemahkan stimulus akan menentukan ketepatan dalam memberikan respon. Untuk memahami stimulus dari KLB maka kita bisa merujuk pada pendapat dari politisi yang terlibat dalam KLB. Salah satu stimulus yang paling mudah dilihat dan diterjemahkan dari sikap peserta KLB adalah “kekecewaan terhadap kepemimpinan AHY”.

Iklan

Namun tidak semua stimulus dapat diterjemahkan secara tepat, sehingga membuat respon yang diberikan juga keliru. Kesalahan menerjemahkan stimulus antara lain disebabkan oleh hambatan psikologis seperti adanya stereotype dari pemberi respon, atau dominasi unsur subjektif dalam memaknai stimulus sehingga aspek rasionalitas dan objektivitas diabaikan.

Menurut saya, keputusan Kemenkumham tentang legalitas kepengurusan Partai Demokrat dapat dijadikan sebagai referensi untuk menentukan tepat dan tidaknya peserta KLB menerjemahkan stimulus terkait dengan kepemimpinan AHY dan persoalan di Partai Demokrat.

Kenapa KLB baru sekarang? Dalam komunikasi dikenal namanya “delay feedback” atau feedback yang tertunda. Bisa jadi keinginan untuk melakukan KLB telah lama ada, atau kekecewaan politisi Partai Demokrat yang terlibat dalam KLB sudah lama tersimpan, namun mereka menunggu momentum yang tepat, seperti saat SBY tidak jadi presiden lagi, atau saat SBY tidak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lagi, atau setelah mereka menemukan figur calon Ketum yang tepat sebagai pengganti AHY.

BACA JUGA  APBD Lotim Tahun 2021, Ditetapkan Rp.2,8 Triliun.

Dan saat inilah mungkin menurut peserta KLB menjadi waktu yang tepat untuk melakukan “perlawanan” dalam bentuk KLB. Dalam ilmu komunikasi, factor waktu atau pilihan waktu berkomunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif.

Pesan simbolik KLB Partai Demokrat untuk AHY dan pengurusnya:
– Adanya KLB harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi partai. Seluruh kritik yang baik atau bermanfaat dari peserta KLB harus dijadikan sebagai masukan untuk dibenahi oleh AHY dan jajaran pengurus. Soliditas pengurus harus makin terasah, karena KLB adalah sinyal atau pesan bahwa ada sekelompok orang yang hendak menggerogoti kepengurusan Partai Demokrat dan berusaha untuk mereduksi elektabilitas Partai Demokrat. Ini yang harus diantisipasi oleh AHY dan jajarannya.

– Secara personal AHY, momentum KLB harus menjadi cambuk bagi AHY untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki performa dalam memimpin Partai Demokrat. Kesan dan tudingan yang mengatakan bahwa AHY mendompleng nama besar SBY harus dijawab dengan menunjukkan kemampuan maksimal saat memimpin Partai Demokrat, sehingga semua kader mengatakan bahwa pilihan kepada AHY untuk memimpin Partai Demokrat bukan pilhan yang salah.

Menguji Keadilan Pemerintah:
Kisruh di Partai Demokrat juga menjadi ajang menguji keadilan pemerintah saat membuat keputusan untuk menentukan kepengurusan yang sah antara AHY dan Moeldoko. KLB dan kekisruhan politik Partai Demokrat setelahnya telah menjadi atensi public, sehingga masyarakat akan terus memantau sejauh mana perkembangan dan ke arah mana perseteruan politik Partai Demokrat ini akan berakhir.

Sekali lagi, keadilan pemerintah sedang diuji dalam menentukan keputusan yang tepat tentang konflik Partai Demokrat, apalagi salah satu pihak yang berkonflik adalah figur yang menjadi bagian dari pesemerintah, yakni Jenderal Moeldoko yang masih tercatat sebagai Kepala Staf Presiden.

BACA JUGA  AHY : Sebanyak 18.000 Bantuan Paket Sembako Dibagikan ke Daerah Terdampak Corona di Jabar dan Banten.