Sinar5news.com- Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021 resmi dibuka. Namun seleksi tersebut menuai keprihatinan dari guru PAI dari berbagai daerah di Indoensia termasuk guru agama di NTB. Pasalnya dalam seleksi tersebut pemerintah mengabaikan guru agama.
“Negeri dengan penduduk mayoritas Islam dan termasuk terbesar dunia, akan tetapi para guru Ustaz dan ustazah sebagai pendidikan Agama Islam sepertinya dipandang sebelah mata oleh pemerintah”, Ujar Ustaz Ridwan salah satu guru PAI di SDIT Anak Soleh NTB.
Ungkapan kekecewaan tersebut ia sampaikan di grup whatshap Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) NTB. Ia menilai diabaikannya guru agama dalam seleksi PPPK tahun 2021 merupakan langkah yang keliru karena baginya modal dasar untuk menjadi negara yang mulia adalah bersumber dari pelajaran agama.
“Padahal adab dan akhlak Islam merupakan modal dasar peradaban suatu bangsa untuk bisa berdiri mulia bebas dari segala bentuk penindasan. Semua itu tidak akan bisa di dapat kecuali dalam pembelajaran PAI”, sesalnya.
Keprihatinan juga datang dari Abdurrahman salah seorang guru PAI di Kota Mataram. Dalam komentarnya ia menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut sangatlah berat sebelah.
“Kebijakan Pemerintah dalam hal seleksi ASN dalam bentuk PPPK ini merupakan bentuk kebijakan yang berat sebelah karena mengabaikan guru PAI sebagai pejuang dalam mengatasi problematika ahlak peserta didik di Indonesia”, ungkapnya.
Ia mengangggap dalam seleksi PPPK ini pemerintah tidak memiliki perhatian kepada nasib para guru agama di Indonesia.
“Tidak munculnya guru agama dalam seleksi PPPK ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap nasib guru agama. Pemerintah seharusnya sadar bahwa yang membuat ahlak dan budi pekerti generasi bangsa ini baik adalah guru agama”, ujarnya.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana seperti di kutip dari media Tempo.co Selasa 5 Januari 2021 menyatakan bahwa kuota 1 juta guru PPPK ini ternyata belum memasukkan guru agama. Sebab sampai hari ini, belum ada urulan formasi kepada BKN dari Kementerian Agama. Tapi, diskusi sudah mulai berjalan. Hasilnya seperti apa, saya belum tahu,” kata Bima.
Rencana seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 resmi diumumkan oleh pemerintah. Seleksi ini terbuka untuk guru honorer, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2) yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Ada tiga kriteria yaitu guru yang sudah ada di datapol pendidikan, lalu dalam database guru honorer kategori II (THK2), dan guru mereka yang telah memiliki sertifikasi guru. “Tiga itu yang masuk dalam formasi PPPK,” kata Bima dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021. (AH)
