Pemkab Lotim Sosialisasi Sistem Pelaporan E-LHKPN Bersama KPK.

banner post atas

Sinar5news.com – Selong – Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),


Sehubungan dengan hal tersebut untuk memudahkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengisi Laporan LHKPN Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Direktorat PP LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK.

menggelar Sosialisasi sistem pelaporan harta kekayaan yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Drs. H. Rohman Farly, MM Selasa (12/11) bertempat di Baall Room Lantai II Kantor Bupati.

Iklan

Dalam arahannya dan membuka sosialisasi. Sekda, mengatakan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan e-LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan setidaknya 4 (empat) alasan mengapa LHKPN tersebut terlambat disampaikan oleh para pejabat wajib lapor di lingkungan Pemerintah Daerah diantaranya,
Pertama kemungkinan terlalu banyak harta yang akan dilaporkan, kedua bingung apa yang akan dilaporkan karena pengisiannya yang terlalu rumit, ada yang tidak mau melaporkan karena masih banyak yang belum diterjemahkan, yang menyebabkan adaya keganjilan dalam pelaporan harta dan yang keempat ketidaknyamanan dalam pelaksanaan pelaporan harta.

Rohman berharap kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Lombok Timur, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat baik mutasi atau promosi jabatan, Jadi laporkanlah harta kekayaan setelah kita mendapatkan pegangan hidup setelah menjadi pejabat eselon yang berkewajiban melaporkan e- LHKPN ini, jangan sampai negara curiga pada kita.

Sementara ini dari hasil pantauan inspektorat Lombok timur dari tahun 2018 jumlah wajib lapor 285 yang belum melapor 29 orang, sedangkan untuk wajib lapor 2019 mulai dilaksanakan pelaporannya Desember 2019 s.d 31 maret 2020 dengan jumlah wajib lapor sementara saat ini 355 orang. Acara dilanjutkan dengan sosialisasi dan bimtek oleh Ibu Galuh Sekardhita Buana Candra Murti ( Spesialis Muda LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.(Bul)

BACA JUGA  Ridwan Kamil Temui Peserta Demo Tolak Omnibus Law