KPK : Anggaran Covid-19 Menjadi Fokus Pencegahan Korupsi 2020

banner post atas

Sinar5news.com – Selong – Rapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) yang dilakukan melalui Video Confrence yang dipimpin oleh Koordinator Wilayah Pencegahan(Korwilgah) 3 Aida Ratna Zulaiha mengatakan selain pada pncegahan korupsi Pilkada ,Optimalisasi BUMD, dan juga Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Penanganan Covid-19 termasuk dalam focus tematik pencegahan Korupsi di Tanah Air pada Tahun2020 ini. Kamis(30/04/2020).

Pada rapat yang diikuti seluruh Kepala Daerah dan inspektorat yang ada di provinsi NTB tersebut, Aida menjelaskan terkait penanganan Covid-19 terdapat fokus relokasi dan refocusing anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pendataan dan penyaluran bantuan. KPK melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerimaan bantuan yang dalam hal ini juga dilakukan bersama inspektorat.

Iklan

Selain itu KPK juga melakukan pemantauan penggunaan bantuan dari sumber anggaran lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pemerintah Provinsi, maupun sumbangan masyarakat.

KPK bersama BPKP juga akan melakukan pemantauan terhadap realokasi dan refocusing APBD dan penggunaannya.

Tidak itu saja, KPK menampung pula pengaduan masyarakat terkait Covid-19 melalui https://jaga.id/ serta menyalurkan dan memantau penanganan pengaduan tersebut ke inspektorat, baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Kabupaten/ Kota sesuai lingkup pengaduannya.

Aida menambahkan KPK memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah terkait penanganan Covid-19 melalui konsultasi dengan tim korwilgah 3 untuk NTB, DKI Jakarta, Aceh, dan Sulawesi Utara.

Berbicara Korupsi, Provinsi NTB berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP), berada di atas rata-rata nasional (68%) dengan poin 77%, sementara Lombok Timur berada di angka 70%. Akan tetapi menurut Aida masih ada ruang untuk peningkatan skor. Selain fokus tematik, pencegahan korupsi juga fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan serta penyelamatan keuangan dan asset.

BACA JUGA  Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur telah menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang

Pada rapat yang dihadiri Gubernur NTB dan Deputi Pencegahan KPK tersebut diperkenalkan pula pusat pembelajaran anti korupsi yaitu Anti Coruption lerning Center-ACLC KPK. (Bul)