Jelang PSBB, Gubernur Jatim Meminta 3 Daerah Kompak Soal Peraturan Jam Malam.

0
289
banner post atas

Sinar5News.com – Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta untuk Mengatur aturan jam malam dengan kompak pada tiga wilayah yang sudah dipastikan akan diterapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) besok selasa 28 April 2020.

Ketiga Wilayah tersebut antara lain adalah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

“Agar pelaksanaannya sinkron, berseiring dan pelaksanaannya menjadi padu, ini menjadi penting. Kalau misalnya tiga area ini, satu misalnya memberlakukan jam malam, ya ketiganya mestinya melakukan hal yang sama,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (26/4).

Iklan

Bukan hanya halnya sekedar area masyarakatnya yang diminta memberlakukan jaga jarak atau diberlakukannya sistem PSBB. Namun,Begitu juga dalam aturan lainnya. Yakni tentang pembatasan transportasi khususnya kendaraan roda dua atau ojek online. Khofifah mengatakan, jika ada satu daerah melarang ojol untuk membawa menumpang, maka dua daerah lainnya mesti menerapkan hal yang sama. 

“Kalau satu daerah memberlakukan suatu peraturan, misalnya aturan untuk ojol tidak boleh membawa penumpang, maka dua daerah yang lain harus melakukan hal yang sama,” ujar Khofifah.

Peraturan tersebut harus dilakukan dengan secara bersama dan kompak, kata Khofifah. Hal itu menjadi penting lantaran Surabaya, Gresik dan Sidoarjo memiliki koneksitas dan mobilitas yang sangat berkaitan. Hal itu juga akan menentukan efektif atau tidaknya penerapan sistem PSBB tersebut. 

“Karena tiga daerah ini memiliki koneksitas dan mobilitas yang tidak dipisahkan meskipun secara administratif berbeda. Oleh karena itu sinkronisasi, keselarasan, keterpaduan tiga daerah ini sangat menentukan efektivitas PSBB,” kata dia. 

Bukan hanya hal itu, Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Luki Hermawan menyatakan senada dengan pernyataan tersebut. Ia juga menemukan adanya perbedaan dari ketiga aturan kabupaten/kota tersebut. Pihaknya pun meminta pemkab dan pemkot segera melakukan revisi dan menyamakan persepsi. 
Misalkan hal ini tidak dapat disamakan, menurut Inspektur Jendral Luki Hermawan hal itu dapat berdampak dengan sistem penerapan nantinya. Padahal ketiga daerah tersebut yang berdasarkan Perbup dan Perwali dibuat berdasarkan hukum yang sama yaitu Peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. 

Sementara itu, dalam Pergub Jatim nomor 18 tahun 2020 memang tak disebutkan secara spesifik soal aturan jam malam. Meski demikian Pemkab Sidoarjo menerapkan aturan tersebut mulai pukul 21.00 – 04.00 WIB, warga dilarang beraktifitas. Namun Surabaya dan Gresik diketahui tak menerapkan hal serupa.

 

(SDK)