Dr. Kadri: Jabatan Presiden 3 Periode Berpotensi Membangun Dinasti Birokrasi

banner post atas

Sinar5news.com– Wacana masa jabatan Presiden 3 periode kembali mencuat ke publik. Wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden sempat mengemuka pada akhir tahun 2019 lalu, bahkan wacana ini juga pernah dihembuskan pada masa pemerintahan SBY.

Pengamat Politik NTB Dr. Kadri, M.Si secara khusus memberikan tanggapannya perihal wacana masa jabatan presiden 3 periode dalam sesi wawancara bersama awak media. (17/3/2021).

Dalam kesempatan itu ia menjelaskan bahwa jika masa jabatan presiden menjadi 3 periode, hal itu tentu bertentangan dengan semangat demokrasi di Indonesia.

Iklan

“Saya sangat tidak setuju karena kekuasaan yang terlalu lama sangat berpotensi membangun dinasti birokrasi dan konspirasi kekuasaan yang bisa mengarah ke hal yang bertentangan dengan semangat demokrasi”, ungkap Dr. Kadri.

Ia juga menjelaskan bahwa wacana ini hanya akan memperlambat proses kaderisasi pemimpin di tanah air.
“Jabatan 3 periode juga akan memperlambat proses kaderisasi pemimpin, padahal pendidikan calon pemimpin terus berjalan”, jelasnya.

Pria yang juga merupakan Akademisi UIN Mataram ini menyebutkan bahwa isu ini sengaja dihembuskan dengan beragam tujuan seperti untuk mengukur respon publik. Banyak yang setuju atau menolak. “Bisa jadi tujuannya untuk mengukur tingkat kesukaan publik terhadap Jokowi”, ujarnya.

Ketika ditanyak pihak manakah yang sengaja menghembuskan isu ini. Ia menyebutkan isu ini bisa saja datang dari pemerintah ataupun luar pemerintah dengan tujuan yang sama.

“Bisa datang dari dalam atau luar pemerintah. Tujuannya sama, untuk testing the water. Untuk mengukur respon dan untuk mengukur elektabilitas Jokowi. Atau tingkat kecintaan publik terhadap Jokowi”, jawabnya.

Sementara itu disisi lain Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa dirinya tidak berminat untuk menjabat 3 periode.
“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” ujar Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, (Senin 15/3/2021).

BACA JUGA  Viral : Aipda Ismi Andri Nurwati, Jaga Demo Sengketa Pilkada Dompu,Sambil Gendong Anak.

Ia pun meminta masyarakat tak membuat kegaduhan baru terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” kata Jokowi.

Tanggapan juga datang dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet seperti yang dikutip di CNN Indonesia, Senin 15 Maret 2021 lalu. Dalam keterangan resminya Ia memastikan bahwa tidak ada pembahasan di internal majelis yang ia pimpin untuk memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Sejauh ini, UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden hanya boleh 2 periode.

“Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD RI 1945,” katanya. (Rahman)