Sinar5news – Jakarta- Pasca putusan MK dalam perkara sengketa pilpres 2024 disambut hingar bingar gempita suara demonstran pendukung baik yang kalah maupun yang menang. Sekalipun pihak yang kalah menggugat dengan terus mengerahkan masa bergelombang berdemo tanpa henti menjelang putusan MK. Konstituen pendukung benar – benar dimanfaatkan oleh aktornya walaupun partai dari koalisi pengusung yang berdemo telah lama ikut bergabung dengan pemenang pemilu.
Sandiwara sinetron di negri ini selalu menjadi tontonan menarik dari episode ke episode lainnya. Pasca keputusan MK ujung ujungnya mereka mendeklarasikan dukungan ke pemenang awal berdasarkan quiccount yang mereka gugat. Demokrasi yang mereka hina, hujat, caci maki, sekarang mereka ikuti. Budaya Nusantara yang santun, baik sangka, menghormati sesama berubah panas bagaikan gurun Padang pasir. Gaya demokrasi tipu² ini harus dihentikan di bumi Pancasila.
Mengingat kondisi pemilu ke pemilu selalu ribut. Sementara aktornya ngopi bareng happy sesama, rakyat yang menjadi sasaran keributan sebagai pendukung. Perlu ada evaluasi, inovasi, trobosan dan lompatan yang lebih bermartabat dalam menjalankan Demokrasi Pancasila yang sejalan dengan culture Indonesia yang lebih menyerahkan urusan besar ataupun kecil kepada tokoh yang diyakini dapat memberikan keteladanan dalam hidup.
Sepertinya dalam menjalankan demokrasi ke depan di tanah para wali sebagai negri muslim terbesar di dunia. Demokrasi ala barat sudah tidak sesuai dengan tanah Nusantara yang kehidupan sosialnya lebih mengedepankan kebudayaan yang memiliki nilai Pancasila. Cukup hanya mendelegasikan para tokoh dari semua unsur yang duduk bersama bermusyawarah mufakat sebagaimana model tempo dulu yang sudah dicontohkan leluhur para pendiri republik ini dengan nama tim 9 yang mewakili unsur dari semua entitas.
Dengan demikian demokrasi kita akan lebih sejalan dengan nilai dan budaya Pancasila sila ke – 4. Bukan diserahkan kepada partai politik DPR atau DPRD karena mereka bukan tokoh yang representasi dari semua unsur. Wakil Rakyat disini lebih berfungsi sebagai kontrol warga kepada presiden maupun kepala daerah dalam menjalankan GBHN dalam menghadirkan kesejahteraan warga bangsa. Haluan negara perlu dirumuskan oleh ahlinya dalam jangka pendek maupun panjang sehingga arah bernegara dan pembangunan tegak lurus. Dan yang menyusun GBHN adalah para tokoh cerdik pandai di bidangnya yang diinisiasi pemerintah. Fungsi DPR lebih kepada kontrol bukan ikut sebagai pemain yang merecoki kinerja eksekutif.
Dengan demikian APBN dan APBD akan bisa mengenai sasaran upaya menghadirkan kesejahteraan warga bangsa untuk mencapai Indonesia berkemajuan jaya, aman, damai, sentosa, sejahtera lahir batin. Inilah cita- cita bangsa Indonesia merdeka yang termaktub dalam sila ke- 5. Siapapun pemimpin Indonesia dari kalangan manapun agama apapun wajib untuk mencapai amanat kemerdekaan tersebut.
( Penulis Presiden Forum Kebangsaan Samianto Mutahhar)
