Sinar5news.com – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat bersama sejumlah menteri setibanya di Indonesia, Sabtu (27/9), usai menjalani lawatan luar negeri selama sepekan ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.
Rapat tersebut berlangsung di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan salah satu fokus utamanya adalah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi perhatian publik.
“Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin rapat bersama beberapa menteri di Halim,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan bahwa setelah rapat di Halim, Presiden masih melanjutkan pembahasan intensif soal program MBG hingga malam hari.
Keesokan harinya, Zulhas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga kembali menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membahas langkah konkret perbaikan program.
Menurut Zulhas, evaluasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, yang sangat menaruh perhatian pada keselamatan anak-anak sebagai prioritas utama pemerintah.
“Kami menegaskan bahwa insiden (keracunan makanan) bukan hanya sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujarnya.
Evaluasi dan Penutupan Sementara SPPG yang Bermasalah
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati beberapa langkah korektif, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Zulhas mengumumkan bahwa pemerintah akan menutup sementara beberapa SPPG yang diketahui terlibat dalam kasus keracunan makanan.
“Penutupan dilakukan untuk sementara waktu selama proses evaluasi dan investigasi berlangsung,” jelasnya.
Evaluasi akan mencakup berbagai aspek seperti kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan juru masak di semua SPPG, tidak hanya di lokasi yang bermasalah.
Peningkatan Standar Keamanan dan Higiene
Untuk mencegah kejadian serupa, setiap SPPG kini diwajibkan memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama.
“Kalau tidak ada SLHS, nanti kejadian ini bisa terulang. Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama,” tegas Zulhas.
Ia juga menginstruksikan perbaikan sanitasi secara menyeluruh, termasuk kualitas air, alur limbah, dan sterilisasi alat makan.
Kementerian Kesehatan pun diminta untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan unit kesehatan sekolah dalam melakukan pengawasan rutin terhadap SPPG di seluruh daerah.
“Semua langkah ini kami ambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi untuk seluruh anak Indonesia,” tandas Zulhas.
