Rosiady Sayuti Dorong Pemerintah Pusat Eksekusi SK Menteri Perhubungan, Soal Perubahan Nama Bandara.

Rosiady Sayuti Dorong Pemerintah Pusat Eksekusi SK Menteri Perhubungan, Soal Perubahan Nama Bandara.

Sinar5news.com – Pancor – Polemik perubahan Nama Bandara Internasional Lombok(BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid(BIZAM) sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor: 1421 tahun 2018, terus bergelinding menjadi bola panas.
Pihak yang setuju dengan perubahan Nama telah membeberkan pendapat yang logis dan mengacu kepada SK Kemenhub RI. Sedangkan pihak yang tidak setuju dengan perubahan nama mengaku tidak setuju karena merasa diri tidak pernah diajak musyawarah oleh pemerintah Provinsi NTB atas perubahan nama tersebut.

Tidak kurang dari Ketua I Pengurus Besar Nahdlatul Wathan(PBNW) Dr.Ir.H. Rosiady Sayuti,M.Sc angkat bicara soal polemic tersebut ketika diwawancarai awak media. Ia menyampaikan persoalan perubahan nama Bandara adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Masalah bandara harus kita sadari itukan SK Pemerintah Pusat yakni Kemeterian Perhubungan. Cuma bandara dimanapun itukan memakai nama Pahlawan Nasional ,jadi bukan tokoh local tapi harus pahlawan nasional. Kebetulan Di NTB kan baru satu pahlawan Nasionalnya. Itulah sebabnya Menteri Perhubungan menetapkan Bandara BIL menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid,” Terang Rosiady Sayuti yang juga mantan Sekda NTB itu.

Ia juga mengharapkan kesadaran kawan-kawan di lombok tengah bagaimanapun sebagai warga NTB harus menghormati Pahlawan Nasional yang ada di NTB. jadi bukan masalah beliau itu siapa tetapi semata-mata karena ketokohan beliau sebagai pahlawan nasional.

“Seharusnya tidak perlu ada polemic, tidak perlu ada kontra produktif, kecuali kalau kita punya dua atau tiga nama pahlawan nasional bisa saja mungkin tetapi ini kan baru satu saya kira tidak ada pilihan lain,” Ungkapnya.

Rosiady Sayuti juga mengatakan secara organisasi turut mendorong dan mendukung pemerintah untuk mengeksekusi pelaksanaan SK Menteri Perhubungan itu, walaupun ada perlawanan dan tantangan yang tidak setuju agar dilakukan komunikasi dan aparat pemerintah pada waktunya juga berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang kontra.

“Kita berharap daerah kita kondusif karena bagaimanapun daerah kita ini adalah daerah wisata. Karena daerah wisata itu sensitive sekali dengan hal-hal bersifat demontrasi itu yang harus kita sadari,” Pungkasnya.(Bul)

Baca Selanjutnya

DARI PENULIS

BERITA TERKAIT

IKLAN

TERBANYAK DIBACA

BACA JUGA