Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan, sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian/lembaga dan instansi pusat bisa pindah secara bertahap ke ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur pada 2023.
“Kami ingin target akhir tahun 2023 sebagian ASN kementerian, lembaga, dan instansi pusat sudah bertahap pindah ke ibu kota baru,” kata Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo melalui siaran langsung Youtube Kementerian PANRB, Kamis (17/6).
Target ini diputuskan, kata Tjahjo, agar IKN sudah bisa menjalankan struktur pemerintahan dengan sistem smart government pada 2024. “Kita punya keinginan 17 Agustus 2024, upacara kenegaraan nanti sudah bisa diperingati bersama oleh segenap pejabat dan ASN kementerian, lembaga, instansi pusat di ibu kota baru.”
Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam penyederhanaan birokrasi semakin diperkuat dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi menjadi dua level. Pengalihan jabatan dilakukan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar setiap instansi tidak hanya sekadar memindahkan kewenangan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional.
Penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dilaksanakan melalui pengalihan Jabatan Administrator (eselon III), Pengawas (eselon IV), dan Pelaksana/ eselon V menjadi Jabatan Fungsional pada seluruh Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu Pusat (34 Kementerian, 7 Sekretariat Lembaga Negara, 93 Sekretariat Lembaga Non Struktural, 29 Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan 2 Lembaga Penyiaran Publik) dan Daerah (34 Pemerintah Provinsi dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota).
Menteri Tjahjo mengaku pihaknya sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap terkait pelaksanaan pemerintahan tersebut. Hanya saja peta jalan itu masih menunggu kepastian keputusan perpindahan ibu kota.
Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo memilih Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Meskipun telah ditunda akibat krisis pandemi, pemerintah saat ini masih mengupayakan rencana pembangunan IKN.
Bappenas memperkirakan pemindahan ibu kota akan menelan biaya sekitar Rp486 triliun, dengan rincian Rp265,2 triliun melalui skema KPBU, Rp127,3 triliun dari swasta, dan Rp93,5 triliun dari APBN.
Sumber 🌐: CNN Indonesia, iNews
Gambar 📷: Rancangan Awal Istana Negara (I Nyoman Nuarta)
