Prof H Agustitin: MEMBANGUN EKOMI UMAT

Prof H Agustitin: MEMBANGUN EKOMI UMAT

Indonesia merupakan.negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan pasar potensial bagi pengembangan ekonomi Islam berbasis ekonomi gotong royong( berjamaah).

Bisnis dan industri keuangan telah berkembang dengan baik di Indonesia, berbagai institusi keuangan yang berhaluan islam telah muncul dan berkembang seperti perbankan berbasis agamas, adalah, koperasi dan pasar modal berbasis gotong royong baik secara konvensional maupun melalui media teknologi dan digital.

Hasil survei literasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini sekitar 40% masyarakat Indonesia belum mempunyai akses langsung ke sektor keuangan termasuk perbankan. Sementara itu, literasi keuangan gotong royong pada tahun 2018 hanya 8,11% dengan indeks inklusinya sebesar 11,6%.

Pada tahun 2020, tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pemerintah adalah 75% penduduk Indonesia memiliki akses terhadap produk keuangan.

Didukung dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan masuknya era industri 4.0, saat ini Indonesia telah mencanangkan Financial technology (fintech) berbasis agama apapun untuk memberikan pemahaman tentang ekonomi spritual yang merata di seluruh kalangan masyarakat.

Memperhatikan kondisi tersebut, Komunitas Profesional Peduli Teknologi Keuangan (KPPTK) bersama dengan Asosiasi Fintech Berhaluan Pancasila Indonesia pada hari ini, mengadakan Seminar Nasional Financial Technology Syariah yang bertajuk “Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam” bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Lokakarya tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

*“Ini bertujuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh terkait kesiapan keuangan pancasila Indonesia, potensi-potensi dan kendala di dalam menghadapi perkembangan teknologi dan inovasi,”*

Berbagai profesi dan pelaku industri, seperti dari Komite Nasional Keuangan Syariah, Komite Ekonomi & Industri Nasional, Masyarakat Ekonomi Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan Rektor/Pimpinan Universitas seharus mulai bersinergi.

BACA JUGA  Prof Dr H Agustitin: *WISATA BATINIAH*

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi berbasis agama aneka warna ada yang hadir menyampaikan pemikirannya sebagai ahli keuangan di bidang ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan, dalam melihat perkembangan teknologi dan digital yang pesat di Indonesia serta potensi ekonomi Indonesia ke depan.

BACA JUGA  Prof Dr H Agustitin: *WISATA BATINIAH*

“Ekonomi Pancasla harus jadi trigger (pemicu) bagi penguatan ekonomi nasional karena ekonomi syariah merupakan dasar dari pemberdayaan ekonomi umat. Antara pemberdayaan ekonomi umat dan ekonomi syariah itu saling menopang.

Ekonomi Pancasil akan kuat jika umat diberdayakan, sehingga mampu menjadi nasabah. Umat yang dimaksud tentunya adalah seluruh umat beragama yang saling berinteraksi dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekonomi umat bukanlah milikimplementasi umat Islam semata. Ketika ekonomi umat dikembangkan dalam koridor umat Islam sebagai mayoritas, tidak berarti mengesampingkan umat minoritas lainnya.

Mengembangkan ekonomi umat berarti memberdayakan semuanya, menitikberatkan pada pemerataan, keadilan sosial dan kepedulian guna memperkecil ketimpangan ekonomi saat ini,” paparnya.

Ia menambahkan, kemajuan teknologi harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan keuangan berbasis Pancasila, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan umat.

Beberapa contoh perkembangan teknologi digital yang terkait dengan ekonomi keuangan syariah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya, sistem produksi dan rantai nilai dalam sektor industri halal yang antara lain ditunjukan pada tingkat efisiensi proses dengan adanya penerapan teknologi digital.

Sementara dari sisi keuangan, aplikasi fintech yang diterapkan sesuai dengan prinsip dan nilai ekonomi Pancasla tidak hanya berjalan pada sektor keuangan syariah komersial, namun juga dapat mencakup implementasi.

Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Dr Friderica Widyasari Dewi, Ketua Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Centre Sinta Dr Dewi Rosadi, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas.

BACA JUGA  Prof Dr H Agustitin: EKSISTENSI KOPERASI PADA SAAT PANDEMI COVID19 MEWABAH DI INDONESIA SEPERTI SAAT INI.

Baca Selanjutnya

DARI PENULIS

BERITA TERKAIT

IKLAN

TERBANYAK DIBACA

BACA JUGA