Sinar5news.com- Subsidi adalah amanat Pancasila yang harus dihapus adalah korupsi dan partai korup. Rakyat selalu jadi pesakitan atas kebijakan negara yang mengkhianati penderitaan rakyat. Negara bangsa diamanahkan untuk dijalankan tegak lurus. Aparatur negara pelayan rakyat harus selalu memberikan pelayanan prima dan transparansi. Sistem yang korup dengan birokrasi yang berbelit belit telah menjadikan bangsa ini mundur sulit maju berkembang.
Gaung kembali ke UUD’45 mengemuka atas porak-porandanya rakyat hidup di negri kaya raya ini. Kehawatiran pemimpin bangsa sejak dulu telah berwaksiat, berpesan, mewanti-wanti, mengingatkan kepada generasi penerus bahwa aku bukan takut para penjajah dari bangsa manapun yang aku khawatirkan penjajah dari bangsamu sendiri. (Soekarno). Mari melihat ke dalam diri jangan² kita sendiri adalah pelakunya.
Indek persepsi korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dari 180 negara dunia Indonesia masih diangka 96-120 artinya korupsi masih sangat tinggi. Tulis senator Senayan DPD RI LanNyala center. Sistem birokrasi bernegara harus di kaji ulang. Kembali melaksanakan UUD’45 atas hajat hidup rakyat banyak Pasal 33 terhadap pengelolaan energi dan sumber alam. Dengan melibatkan rakyat Indonesia, masyarakat untuk kontrol sosial dan pelaku usaha agar terkendali dan terjaga. Seluruh elemen rakyat bangsa menjadi penentu arah perjalanan bangsa.
Memperhatikan dampak global dari badai covid terhadap perekonomian dunia khsusus nya dalam negri. Agar menyadari untuk kembali berprilaku jujur dalam menjalankan pengelolaan negara. Atas segala bentuk kebijakan terutama pengelolaan hutang negara, menjalankan BUMN, mengatur oprasional APBN dan APBD. Semua ini sudah harus memulai dijalankan dengan jujur amanah. Untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik guna mewujudkan keadilan sosial. Amanat Pancasila.
Mengingat dan memperhatikan sudah 77 tahun kita merdeka. Akan tetapi tanda tanda menuju keadilan sosial masih hanya dalam prasasti. Tentu ini ada yang salah dalam sistem pengelolaan negara. Para pemimpin bangsa semua presiden yang pernah lahir di republik tercinta ini adalah putra putri terbaik bangsa. Akibat sistem yang korup dan kebijakan yang tidak berpihak rakyat semua tergelincir akibat tekanan politik oligarki.
Partai itu semestinya lahir untuk menjaga melindungi arah bernegara. Menghadirkan kesejahteraan sosial untuk seluruh ummat bangsa Indonesia. Bukan sebaliknya bersekongkol dengan oligarki dan para koruptor menghianati tujuan kita merdeka. Polisi harus kembali ke khittoh menjaga warga di daerah mengayomi, melindungi masyarakat. Karenanya tempat idealnya ada di tengah masyarakat. Bukti polisi hadir tidak ada lagi kejahatan dan kemalingan di tengah masyarakat di seluruh daerah Indonesia.
Rakyat ummat kebanyakan selaku menjadi pesakitan di negri kaya raya ini. Satabiliats sosial mudah sekali bergejolak, ini akibat ekonomi hanya dikuasai segelintir manusia di negri yang luasnya sepadan dengan erova ini bahkan lebih luas. Merekomendasikan atau perlu sayembara untuk siapapun yang siap maju menjadi presiden tahun berikutnya pasca Jokowie adalah putra putri bangsa kesatria yang siap membayar hutang negara. Inilah syarat mutlak utama agar kita rakyat ummat Indonesia keluar dari kemiskinan berkepanjangan.
Hanya dengan mengahdirkan kesatria Nusantara yang siap ikhlas membayar hutang negara dialah yang pantas menjadi raja di raja di tanah Nusantara ini. Dan semua aturan bernegara selanjutnya kita serahkan penuh agar dapat mengembalikan kejayaan Nusantara yang pernah memegang pradaban dunia tempo dulu. Sebab Indonesia terbukti memiliki pradaban kuno dari seluruh dimensi. Saatnya Indonesia kembali menjadi mercusuar dunia seperti sedia kala. Amien.
Dengan demikian semua gejolak sosial ini akibat beban kehidupan ummat Indonesia yang masih sangat lemah bertambah lemah. Akan dengan mudah ditangani karena tidak ada lagi permainan ekonomi oleh oligarki. Semua berjalan sesuai dengan hukum tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang diperlakukan istimewa di depan hukum, semua sama di mata hukum bahkan penegak hukum atau para operator pelayan rakyat semisal pegawe sipil negri, TNI dan Polri jika melanggar hukum harus lebih berat hukumannya. Sebab mereka adalah institusi negara yang menjadi suri tauladan ummat Nusantara.
Saatnya Indonesia dipimpin oleh kesatria sejati dengan program pembagunan Indonesia seutuhnya. Semua prajurit TNI dan Polri dijamin kesejahteraannya oleh negara. Dengan demikian Indonesia siap dan mampu menjadi mercusuar dunia sebagai kiblat pradaban dan tatakelola kehidupan yang berpancasila. Moderat saling sayang menyayangi dan hormat menghormati sesama ummat manusia di bumi untuk kehidupan yang lebih berkadilan. (PFKB)
