Sinar5news- Menjaga ruang dialog dan kesantunan bernegara perbedaan politik tetap tunduk dalam nilai kebangsaan. Membiarkan residu rivalitas. Fokus bagi pembangunan bangsa ditengah kondisi yang kurang baik ditingkat global akibat perang yang melanda. Momentum hari Pancasila Prabowo lantang dan tegas mengajak seluruh anak bangsa untuk mengawasi jalannya pemerintahan baik di daerah maupun pusat. Dengan tekhnologi semua penyelewengan segera diangkat diviralkan bagi aparatur yang tidak bisa mengabdi untuk negara bangsa. Bikin gaduh suasana kehidupan berbangsa bernegara.
Menyesuaikan agenda politik realistis. Tidak melulu berbicara untung rugi apalagi berbagi jatah kekuasaan yang selama periode presiden Orde baru ke reformasi selalu dipertontonkan dengan kompromi bagi – bagi jatah. Gerakan revolusioner model Mentri pertanian lugas, tegas sapu bersih aparatur kementrian yang tidak mau diajak lurus bekerja untuk rakyat. Gubenur Jawa barat KDM hadir memberikan solusi untuk kemajuan warga masyarakat. Contoh kedua pemimpin ini yang diinginkan rakyat.
Berkuasa bukan soal bagaimana mengambil alih kekuasaan. Di tangan pemimpin yang tepat, kebijakan bukan lagi hanya angka-angka dalam dokumen, tapi menjadi denyut dalam nadi kehidupan rakyat. Namun seperti kata Albert Camus, “Menjadi raja bukan soal memiliki kekuasaan, tapi soal memikul bebannya dengan anggun.” Menghadirkan pelayanan prima kepada rakyat yang telah memberikan amanah untuk menghadirkan makna kemerdekaan.
Jangan sampai pertemuan dibalut dengan bahasa kebangsaan namun hanya buat bagi – bagi kue kekuasaan. Terlebih kompromi atau pertemuan partai – partai yang getol hanya bagi- bagi posisi jabatan. Ketua partai atau pengurusnya bila Presiden pandang kurang cakep, tidak tegas menjalankan politik negara harus segera dievaluasi semisal kementrian dalam negri Karnavian yang dengan keputusan yang dia buat telah melukai, buat gaduh tanah Aceh khususnya dan Indonesia umumnya. Sebagai mantan perwira polisi semestinya beliau menata polisi agar fungsi pengayoman lebih dominan agar kembali ke kementrian dalam negri sebagaimana amanat undang undang dan model negara demokrasi.
Kerja kementerian perlu mencontoh kinerja semisal mentri pertanian. Senyap tapi semua tuntas. Tidak ada riak dan demonstrasi, semua persoalan yang dari orde barus smpai reformasi terkhusus di kementriannya pada kabinet merah putih ini semua dia tuntaskan. Di republik ini butuh nyali dan sikap tegak lurus berpihak semata – mata untuk negara-bangsa. kepentingan rakyat diatas segala – galanya semua akan lancar tuntas.
Politik kebangsaan atau strategi politik dan dialog dinamika demokrasi yang sehat untuk membangun dan mengakses informasi mesti dapat dinikmati semua lapisan bukan hanya kelompok dan golongan sesama elit dalam lingkaran mereka yang berkuasa. Indonesia harus segera berubah terbuka, pelayanan cepat, mudah tanpa berbelit – belit. Dengan pelayanan prima, akses cepat adalah konci mengejar ketinggalan.
Politik semestinya hadir memberikan kesejukan, politisi mesti lebih banyak berperan bukan Baperan. Tidak menganggu kinerja kabinet selanjut nya. Kebiasaan buruk politisi negri ini suka saling menjatuhkan sesama politisi. Politik negara haruslah diatas segala- galanya. Jika menganggu dan terbukti melanggar sebaiknya partai siapapun beserta ketuanya harus diseret kemeja pengadilan. Mempertanggung jawabkan tindakan mereka yang melawan hukum telah merugikan negara bangsa. Partai nya lsng dibubarkan hukum harus tegak lurus.
Dialog antar kekuatan bukan untuk saling menjatuhkan tapi untuk menyatukan perkuwensi menjaga negara bangsa dari musuh dalam selimut maupun bangsa asing yang ingin terus menguasai sumber ekonomi bangsa. Politik adu domba penjajah tempo dulu yang dibantu imigran asing yang sudah lama mendiami Nusantara terus mengintai melakukan provokasi dan adu domba.
Kabinet haruslah satu komando tegak lurus terhadap presiden tidak buat kebijakan yang dapat memancing kegaduhan anak bangsa. Apa yah dilakukan kementrian dalam negri memancing emosi dan amarah warga masyarakat Aceh harus segara ditinjau ulang. Tindakan ini sangat patal ditengah kondisi bangsa dan arus politik yang gaduh serta dunia yang sedang perang dan krisis.
Yang urgent perlu dikerjakan Kemdagri mengembalikan menata ulang fungsi polisi ke asal sebagai penjaga pengayom pelindung rakyat. Berkaca dari negara maju di dunia polisi berada dibawah kementrian dalam negri yang selama periode Mega telah melampaoi dari amanat undang undang dasar. Semua institusi harus dikembalikan pada poros dan tupoksi berdasarkan aturan mainnya. Inilah makna dan roll negara demokrasi yang bermartabat yang juga dilakukan negara maju baik di eropa maupun di Amerika,
Dengan demikian penataan kita berbangsa bernegara pelan tapi pasti cita cita luhur pendiri bangsa memerdekakan negri tercinta Indonesia dari imperialisme menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mudah akan kita capai. DPR dapat memberikan contoh dorongan kepada pemerintah agar melakukan pembersihan di semua institusi dan penataan kelembagaan untuk percepatan hadirnya good government menuju Indonesia adil makmur.
( Samianto presiden Kebangsaan )
