Ini Kata Kadis Kominfo Lotim, Soal Internet RTRW, Tak Bisa Buat Izin, Gabung Dengan ISP.

Foto : Ahmad Masfu,SE,MM ( Kadis Kominfo Lombok Timur-NTB )
banner post atas

Sinar5news.Com – Lombok Timur – Himbauan dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada pemilik usaha RT/RW net, di Kabupaten Lombok Timur  untuk memiliki izin, menimbulkan multi tafsir ditengah masyarakat sehingga sempat menjadi perbincangan hangat,bahkan terkesan menimbulkan pro kontra.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Lombok Timur, Ahmad Masfu,SE menjelaskan, memang sesuai dengan Permen No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dimana disana diatur bahwa setiap penyelenggara jasa telekomunikasi harus memiliki izin prinsip. Izin prinsip ini diurus di Kementerian,karena hanya kementerian yang boleh mengeluarkan izin prinsip tersebut.  Izin prinsip itu dalam bentuk ISP (Internet Service Provaider), bila ISP ini tidak memiliki izin maka akan dikenakan sangsi denda sesuai dengan pasal 47 makimal Rp.600 juta.

“Yang sekarang terjadi adalah maraknya usaha Internet RTRW, yang bisa dikatakan turunan dari ISP tersebut, ISP ini adalah yang menjual Bandweet sampai rumah, lalu dari rumah kemudian disalurkan kemasyarakat,itulah yang  dilakukan oleh pengusaha yang disebut usaha RTRW net,” terang Masfu.

Iklan

Ahmad Masfu menambahkan, inilah yang menjadi persoalan, bahwa seperti apa pengaturan ketika masyarakat kita itu mendapatkan Bandweet dari ISP lalu menjual kembali kepada masyarakat, kalau kita mengacu kepada Permen No.13 tahun 2019 disana dikatakan bila kita tidak bisa atau tidak mampu mengurus izin ISP, karena mungkin prosedurnya agak panjang dan lama, kalau masalah biaya mungkin tidak banyak karena sekarang sudah system online, pengurusan izinnya kebeberapa kementerian mungkin itulah yang menyebabkan pengurusannya agak lama dan mungkin disanalah tempatnya ada biaya.

“Syarat untuk mendirikan ISP itu adalah membentuk badan hukum dulu berupa PT atau Koperasi, tidak boleh dibawah itu. Bagaimana dengan internet RTRW ini, mereka ini kan usaha perorangan, memang  agak sulit, tetapi di Permen No,13 tahun 2019 itu diberikan dia kelonggaran, dalam menjalankan usahanya, pemilik Internet RTRW bisa bekerjasama dengan ISP yang sudah ada izin, di Lombok Timur ISP Lokal yang sudah punya izin ada ISP Hijrah, ISP Rinjani, yang dari luar ada ISP JSN, dan Telkom, silahkan saja RTRW Net bekerjasama dengan ISP tersebut, jadi tidak perlu buat izin,” Paparnya.

BACA JUGA  Jalan Terputus, Satgas Yonif 125/SMB Bersama Koramil, Polsek dan Warga Kerja Bakti Lakukan Perbaikan

Dalam proses kerjasama itu ada aturannya, seperti contoh setelah bekerjasama RTRW net itu dengan ISP tertentu maka dalam operasi RTRW itu harus menggunakan nama ISP yang bersangkutan, baik di Adress maupaun Billing Voucernya. Artinya RTRW net tidak bisa menggunakan namanya sendiri, karena mereka belum punya izin, sehingga harus pakai nama ISP yang sudah punya izin tersebut.

“Inilah yang belum masyarakat pahami, jadi dengan membeli Bandweet lalu menyebarkannya sendiri dengan tanpa memiliki izin prinsip yang resmi. Itulah yang akan kita luruskan sekarang, jadi pemerintah tidak ada niat untuk mematikan usaha masyarakat, silahkan beraktivitas, bekerja dan berusaha, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada,” harapnya.

Kadis Kominfo Lotim, juga menambahkan tidak ada sangkut pautnya himbauan pembuatan izin RTRW net dengan Lomboktimur-net, himbauan itu dikeluarkan karena dibeberapa daerah telah dilakukan penertiban oleh aparat yang berwenang soal jaringan internet RTRW itu, sehingga sebelum terjadi  didaerah kita ini, kami menghimbau kepada pengusaha Internet RTRW untuk membuat izin agar tidak terjadi seperti yang dialami oleh pengusaha Internet RTRW didaerah yang lainnya, atau bergabung dengan ISP,ISP yang sudah punya izin.

“Kehadiran Lomnoktimur-net di dasarkan atas dua persoalan  yang pertama Lombok timur, belum dijangkau secara merata oleh akses internet, dan provaider akan mengkaper wilayah yang dianggap menguntungkan, diwilayah yang tidak menguntungkan mereka tidak mau masuk, ditempat itu pemerintah harus hadir. lomboktimur-net hadir pada tempat belum bisa akses internet. Yang kedua harga kuota yang masih terhitung mahal sehingga Lomboktimur-net hadir dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, artinya pemerintah harus hadir pada dua ranah tersebut,” pungkasnya.(Bul)