Dewan Penasehat Pemuda NW Loteng Sesalkan Keluarnya Izin Investasi Miras oleh Pemerintah

banner post atas

Sinar5news.com- Ketua Dewan Penasehat Pemuda NW Lombok Tengah TGH. Habib Ziadi Thohir dengan tegas menolak terbitnya izin investasi bagi industri minuman beralkohol dari skala besar hingga skala kecil seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021.

Sepekan terakhir isu ini menjadi bahan protes publik. Meski ada klausul dibatasi pada beberapa daerah tertentu seperti Bali, NTT dan Papua, namun di beberapa daerah itu sendiri terjadi penolakan massif.

“Bahkan Majelis Rakyat Papua dan Persatuan Gereja Papua menolak tegas. Sebab setahu kami Papua sendiri sudah memiliki regulasi menekan peredaran miras. Kerena miras menjadi faktor utama meningkatnya kriminalitas di sana. Lalu bagaimana ini kok tiba-tiba pemerintah seperti menfasiitasi kembali hal yang mau dihentikan oleh rakyat Papua sendiri.” tegas TGH. Habib Ziadi yang juga ketua Masyarakat Cinta Masjid (MCM) Lombok Tengah.

Iklan

TGH. Habib juga mengungkapkan bahwa sejauh ini, Pemprov Papua telah menerbitkan Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pada Pasal 6 regulasi itu diatur, “Setiap orang atau badan hukum perdata dilarang memproduksi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C.

Dalam Islam ucap Habib, sudah kita maklumi semua tentang keharaman minuman keras dan mengapa diharamkan. Jika pemerintah membuka kran investasi usaha haram ini meski di beberapa daerah, kami khawatir ini jadi pintu masuk para importir atau pegusaha lokal memproduksi besar-besaran miras.

Dalam perpres yang beredar luas ada klausul selain dibolehkan di beberapa daerah saja, tapi daerah lain boleh melakukan penanaman modal atau investasi berdasarkan usulan gubernur setempat. Artinya besar celah produksi dan distribusi miras di daerah-derah lain.

BACA JUGA  Jokowi Butuh Menteri yang Ahli di Bidang Ekonomi Mikro, PRJA Tawarkan Nama H. Bustan Pinrang

Hal ini disamping bertentangan dengan nilai agama, juga bertentangan dengan nilai pancasila.

“Miras ini saudaranya narkoba. di Saat kita memerangi narkoba, kenapa malah miras sekarang mau dilegalkan dan diproduksiluas. Apa kita tega generasi muda kita jadi generasi mabok dan doyan dugem. Ini dosa jariyah namanya”, sesal Habib yang juga bagian dari struktur Forum Komunikasi dan Silaturahim Ponpes (FKSPP) di Lombok Tengah.

Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ‏

Allah mengutuk minuman keras, peminumnya, pemberi minum (orang lain), penjualnya, pemerasnya, pengantarnya, yang diantar kepadanya, dan yang memakan harganya (HR. Abu Daud).

“Semoga presiden dengan kebijaksanaannya bisa menarik kembali peraturan yang dibuatnya mengingat protes keras dan keresahan dari banyak elemen masyarakat”, harapnya. (AH)