Sinar5news.com – Lombok Timur – Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Setdakab Lombok Timur, Ahmad Masfu di dampingi Kadis Sosial dan Kadis Perdagangan, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Mingguan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor tersebut diadakan secara virtual melalui platform Zoom, bertempat di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, pada Senin (09/09/2024)
Rakor ini dihadiri oleh para penjabat daerah dari seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk memantau perkembangan inflasi setiap minggu, serta langkah-langkah yang diambil masing-masing daerah dalam menekan laju inflasi.
Adapun perkembangan pengendalian inflasi pada M2 September 2024 Tingkat inflasi secara Nasional Y to Y sebesar 2,12%. Tingkat Inflasi di Provinsi NTB sebesar 2,01%.
Sementara untuk Lombok Timur tingkat Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,61% urutan ke-6 di NTB dan urutan 351 se Indonesia. Adapun komoditas penyumbang IPH di Lombok Timur adalah Cabe Rawit, Cabe Merah dan Tahu Mentah.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Restuardy Daud, dalam paparannya menjelaskan, pada minggu pertama bulan September terdapat 5 daerah yang berdasarkan indeks perkembangan harga yaitu papua tengah, kepulauan riau, kalimantan selatan, dan papua pegunungan cenderung terjadi kenaikan harga, sedangkan maluku utara tidak ada perkembangan.
Pada minggu ke Lima bulan Agustus komoditas yang mengalami kenaikan yakni cabai rawit di 234 kabupaten/kota, minyak goreng di 185 kabupaten/kota, dan beras di 124 Kabupaten/kota.
Sementara minggu pertama bulan September komoditas yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng di 175 kabupaten/kota, bawang merah di 120 kabupaten/kota, dan daging ayam ras di 120 kabupaten/kota.
Ia berharap seluruh penjabat daerah segera melakukan perbaikan terhadap daerah yang IPH nya masih tinggi.
Rakor inflasi mingguan ini menjadi agenda rutin yang digelar oleh Kemendagri guna memastikan setiap daerah mampu merespon dengan cepat isu-isu terkait inflasi serta mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam menekan dampak inflasi di daerah masing-masing.(red)