Oleh: H.Lalu Tjuck Sudarmadi
Ada yang keliru dengan negeri ini. Bukan karena kekurangan sumber daya, bukan pula karena ketiadaan peluang, melainkan karena kegagalan mengubah potensi menjadi kekuatan nyata.
Indonesia adalah contoh klasik paradoks pembangunan: kaya, tetapi tertahan. Dengan sumber daya alam melimpah, populasi besar, dan stabilitas politik yang relatif terjaga, negeri ini seharusnya sudah melampaui fase awal pertumbuhan. Dalam kerangka Walt Whitman Rostow, Indonesia semestinya telah berada pada tahap kematangan ekonomi. Namun yang terjadi justru sebaliknya—kita seperti terus berputar di tempat yang sama.
Pendapatan per kapita belum mendekati negara maju. Kemiskinan mungkin menurun, tetapi standar World Bank menunjukkan bahwa kerentanan masih luas. Pendidikan belum mampu menghasilkan daya saing global, dan upah tenaga kerja belum mencerminkan produktivitas tinggi. Ini bukan sekadar keterlambatan, melainkan kegagalan memanfaatkan momentum.
Masalahnya bukan teknis, tetapi struktural. Korupsi bukan lagi sekadar penyimpangan, melainkan bagian dari sistem. Ia hidup dalam kebijakan, dalam relasi kekuasaan, bahkan dalam cara ekonomi dijalankan. Seperti dijelaskan Daron Acemoglu dan James A. Robinson, negara dengan institusi ekstraktif akan sulit maju karena kekayaan hanya berputar di lingkaran elite. Gambaran ini terlalu dekat untuk diabaikan.
Di sektor sumber daya alam, kesalahan yang sama terus diulang. Kita mengekspor bahan mentah, lalu mengimpor produk jadi dengan harga lebih mahal. Nilai tambah hilang, industri tidak tumbuh, dan ketergantungan terhadap pasar global semakin dalam. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi kegagalan visi.
Pendidikan pun belum menjadi solusi. Sekolah bertambah, tetapi kualitas tidak selalu mengikuti. Lulusan banyak, tetapi tidak semuanya siap kerja. Sistem belum mendorong keberanian berpikir, apalagi inovasi. Kita menghasilkan angka, tetapi belum tentu menghasilkan keunggulan.
Masalah kultural memperburuk keadaan. Etos kerja belum sepenuhnya kuat, disiplin belum menjadi standar, dan keberanian mengambil risiko masih terbatas. Budaya aman sering kali lebih dihargai daripada keberanian untuk unggul. Dalam kondisi seperti ini, sulit berharap lahirnya terobosan besar.
Dimensi spiritual juga menghadapi ironi. Agama hadir kuat dalam simbol, tetapi lemah dalam praktik. Integritas sering kalah oleh kepentingan. Nilai moral berhenti di ruang privat, tidak sepenuhnya masuk ke ruang publik.
Namun akar persoalan yang paling menentukan tetap pada kepemimpinan. Di sinilah titik krusialnya. Kepemimpinan di negeri ini masih terlalu sering dipahami sebagai alat kekuasaan, bukan amanah. Jabatan menjadi sarana menguasai, bukan melayani. Loyalitas lebih penting daripada kompetensi. Kebijakan menjadi transaksional, bukan strategis.
Padahal sejarah menunjukkan hal sebaliknya. Kepemimpinan yang kuat selalu bertumpu pada integritas. Pemimpin bukan pemilik negara, tetapi penjaga keadilan. Ketika prinsip ini hilang, maka seluruh sistem ikut menyimpang.
Akibatnya jelas: potensi besar tidak pernah benar-benar menjadi kekuatan. Reformasi berjalan, tetapi tidak tuntas. Kebijakan dibuat, tetapi sering kehilangan arah. Perubahan terjadi, tetapi tidak cukup untuk melompat jauh ke depan.
Jika kondisi ini dibiarkan, Indonesia akan terus berada dalam jebakan negara “hampir maju”—selalu terlihat menjanjikan, tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Ini bukan soal waktu, tetapi soal arah.
Perubahan tidak cukup dengan retorika. Reformasi institusi harus nyata. Pendidikan harus menghasilkan kualitas, bukan sekadar angka. Pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada nilai tambah. Dan yang paling penting, kepemimpinan harus kembali pada makna dasarnya: amanah.
Tanpa itu, semua optimisme hanya akan menjadi ilusi. Dan negeri ini akan terus mengulang cerita yang sama—kaya, tetapi tertahan. Penulis adalah Pengamat Birokrasi dan Pemerintahan
