Warga Petandakan Suela, Bongkar Pagar Yang Di Pasang Pol.PP

Foto : Kamaruddin
banner post atas

Sinar5news.com – Lotim – Puluhan masyarakat Petandakan Suela melakukan pembongkaran pagar yang dipasang oleh Polisi Pamong Praja(Pol.PP) pada hari Senin Kemaren, sebagai wujud dari kekesalan masyarakat yang merasa sudah puluhan tahun menduduki tanah tersebut, lalu tiba-tiba dilakukan pemagaran dan dianggap bukan miliknya, oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur. Selasa(21/04/2020).

Menurut keterangan Kamaruddin warga setempat bahwa tanah itu diduduki sejak tahun 1972 dan dibuka untuk rakyat oleh pemerintah yakni saat Pak Warsita Kusuma jadi Gubernur.

“Tanah ini kami miliki sejak tahun 1972 saat Pak Warsita Kusuma Jadi Gubernur di Mataram,Kemudian Pak Tobing namanya dulu yang menjadi Dinas Kehutanan.Dari semenjak itulah kami memiliki tanah ini, lalu kenapa sekarang tanah ini dikatakan bukan milik kami,” Ungkap Kamaruddin.

Foto : Endang Sri Wahyuni

Menurut salah seorang warga pemilik tanah tersebut Endang Sriwahyuni mengaku dia dibawa oleh oarng tuanya kelokaasi tersebut masih berusia sekitar 6 tahun.

“Kami menguasai tanah ini sekitar 42 tahun, karena saat itu usia saya baru 6 tahun dan dibawa sama orang tua saya kesini,untuk itu kami tidak terima dengan apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengerahkan anggota Pol.PP untuk melakukan pemagaran lahan yang telah kami kuasai puluhan tahun,” Katanya.

Endang Sriwahyuni juga menambahkan yang mengelola lahan RTK Petandakan lebih dari 100 KK(Kepala Keluarga) dan kami menguasai atau memiliki lahan ini sudah berpuluh-puluh tahun.

“Mestinya Pemerintah harus mengayomi kami selaku masyarakat dibawah, bukan menzolimi, tanah saya disini luasnya sekitar 50 are, kemudian pemerintah daerah secara tiba-tiba datang melakukan pemagaran untuk mengambil lahan kami tentunya tidak kami berikan,”Ungkap Endang dengan nada kesal.

Foto : Kamaruddin

Ia juga menceritakan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lotim pernah datang menemui masyarakat setempat.Dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah lahan yang kami kuasai puluhan tahun tersebut.

BACA JUGA  Benarkah besok WA Sudah Tidak Beroperasi?

” Pak Kadis bilang jangankan harta,tapi bayam yang ada di lokasi ini akan dibayar nantinya dan silahkan di kroscek ke pak Kadis kalau tidak percaya, dan di sekitar Polsek Suele itu ada lahan yang merupakan bagian dari lokasi ini dan sudah disertifikatkan tapi tidak dimasalahkan,” Terangnya.‎

Sementara itu Kamaruddin menambahkan bahwa pihaknya akan tetap bertahan di lokasi itu karena merasa memiliki lahan tersebut. Meskipun pada satu sisi Pemerintah daerah mengklaim tanah miliknya menjadi bagian dari kawasan kebun raya Lemor .

” Lahan ini tidak masuk kawasan kebun raya Lemor melainkan masuk kebun kopang dua dan bukan RTK Petandakan,” tegas Kamarudin seraya mengatakan pemerintah daerah hendaknya menghargai hak kami,bukan malah bertindak melakukan pemagaran seperti saat ini.

Karena seharusnya pemerintah daerah hendaknya mengedepankan musyawarah untuk mufakat,bukan malah melakukan tindakan tanpa kompromi seperti sekarang ini. ” Harusnya pemerintah daerah menyelesaikan dengan cara baik-baik dengan mengajak kami musyawarah,” pintanya.

Foto : Pembongkaran Pagar.

Ditempat terpisah Anggota Komisi II DPR RI,HM.Syamsul Lutfhi mengatakan siap untuk pasang badan terhadap masalah yang dihadapi warga Suele yang berkonflik dengan pemerintah daerah saat ini.

Apalagi dengan adanya pemagaran lahan yang dilakukan pemerintah daerah. Sedangkan lahan itu telah dikuasai warga puluhan tahun dengan bukan masuk dalam kawasan kebun raya Lemor.

” Saya siap pasang badan untuk masyarakat Suele,karena seharusnya pemerintah daerah tidak melakukan tindakan seperti itu melainkan hendaknya masyarakat diajak komunikasi untuk penyelesaiannya,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas LHK Lotim,H.Marhaban saat dikonfirmasi wartawan enggan memberikan keterangan masalah ini melainkan melemparkan masalah ke Kepala Bakesbangpoldagri Lotim. ” Silahkan ke pak kepala Kesbangpoldagri saja masalah komplik lahan Lemor ini,” ujarnya.

BACA JUGA  Identitas Mayat Hanyut Di Wanasaba Adalah Muhammad Eko Wahyu

Kemudian Kepala Bakesbangpoldagri Lotim, Salmun Rahman mengatakan terhadap apa yang dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai prosedur yang ada. Karena lahan yang dikuasai warga saat ini masuk kawasan kebur raya Lemor sehingga perlu dilakukan penertiban dengan melakukan pemagaran lahan tersebut.

“Kami melakukan pemagaran lahan itu karena kami memiliki dasar yang kuat, kalau memang warga merasa memiliki lahan itu silahkan untuk menunjukkan bukti kepemilikannya,”,Pungkasnya.(Bul)