Temu Konsultasi Lembaga Konsultasi Syariah: “Layanan Fatwa Digital Berbasis Moderasi Beragama”.

Temu Konsultasi Lembaga Konsultasi Syariah: “Layanan Fatwa Digital Berbasis Moderasi Beragama”.

Sinar5news.com – Survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2018 menunjukkan 73,7% masyarakat Indonesia adalah pengguna internet. Artinya, ada sekitar 196 juta penduduk yang menggunakan internet dari 266 juta total populasi masyarakat Indonesia.

Menariknya, dalam survei yang lain, bahwa informasi keagamaan termasuk konten yang paling banyak diakses pengguna internet.

Terlebih Konten yang berkaitan dengan agama Islam— merupakan konten yang banyak diakses dibanding agama lain.

Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sehingga tak heran bila website keislaman menjamur di Indonesia. Bahkan, website media arus utama pun, seperti Tribun, Detik, Okezone, dan lain-lain, juga menyediakan layanan konten keislaman yang dapat diakses publik.

Merespon persoalan tersebut, Subdit Hisab Rukyat dan Syariah , Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam mengadakan kegiatan Temu Lembaga Konsultasi Syariah dengan tema “Layanan Fatwa Digital Berbasis Moderasi Beragama”. Acara ini digelar pada Jum’at (03/9).

Program workshop ini akan menghadirkan sejumlah narasumber dari lembaga-lembaga fatwa dan media-media keislaman, diantaranya dari ada yang dari MUI, Nahdatul Ulama, dan Muhammadiyah.

Di antara pemateri yang akan menjadi narasumber adalah Dr. KH. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA perwakilan dari MUI Pusat. Ada juga Ibnu Kharish, M.Hum, Pimpinan Redaksi BincangSyariah.Com.

Terakhir acara ini juga menghadirkan Hengki Ferdiansyah, MA, Intelektual Muda Islam Indonesia.

Di samping itu, acara ini juga melibatkan para peserta berasal dari media keislaman yang fokus pada konten syariah, mulai dari urusan ibadah harian sampai masalah haji dan umrah, dan juga menyediakan konten layanan syariah.

Direktur Jendral Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, Drs. Moh Agus Salim mengatakan dasar pemikiran kegiatan pembinaan ini adalah seiring kemajuan teknologi, yang membawa tantangan , termasuk dalam persoalan hukum dan syariah. Sebagai lembaga pemerintah yang berurusan dengan pelayanan masyarakat, banyak persoalan hukum yang ditemukan di masyarakat yang membutuhkan jawaban.”Kami layani mereka dalam konsultasi,” tuturnya, pada Senin (03/9).

BACA JUGA  Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga tanggal 22 Februari 2021.
BACA JUGA  Kunjungan Reses : HMSL Tekankan Pengurus NW Gali Potensi Diri.

Moh. Agus Salim melanjutkan Kementrian Agama, terutama Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah terut terbantu dengan adanya media massa keagamaan yang menyajikan jawaban dan konten yang tumbuh dimasyaraat. “Ini membantu kita. Kami apresiasi ini. Kita ingin bersinergi dan berkolaborasi dengan media yang menyajikan konten keagamaan,” tambahnya.

Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam dalam sambutan sekaligus pembukaan acara Temu Konsultasi: Lembaga Konsultasi Syariah memberikan apresiasi terkait terlaksananya acara ini.

Ia menilai acara ini sangat bermanfaat dan tema yang diangkat sangat relevan dengan situasi sekarang ini. “Kalau melihat tema, ini sangat friendly , bagus sekali,” tuturnya, Jumat (03/9).

Lebih lanjut ia berharap acara ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Terutama dalam konteks memberi layanan untuk masyarakat. Pasalnya, menurut Profesor Kamaruddin Amin, tugas utama dari Kementrian agama adalah meningkatkan moderasi keberagamaan masyarakat Indonesia. Ia menilai Kemenag tak mungkin bekerja tanpa melibatkan masyarakat, baik itu Ormas Islam, Media Keislmanan, para tokoh agama dan para cendikiawan Muslim. “Pada intinya, kita mendapatkan amanah untuk meningkatkan kehidupan beragama di Indonesia,” tutupnya.

Baca Selanjutnya

DARI PENULIS

BERITA TERKAIT

IKLAN

TERBANYAK DIBACA

BACA JUGA