Srategi Penganggaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

banner post atas


Anggaran tidak serta merta ada, karena ada banyak sekali peraturan yang mengatur mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan dan permendagri. Dimana setiap tahun selalu ada perubahan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh legislatif, dan biasanya dalam peraturan tersebut terutama dalam perundang-undangan akan memberikan amanah kepada pemerintah daerah setempat untuk membuat RPJM yang berisikan program dan rencana anggaran biaya.
Jadi, arah kebijakan anggaran aturannya sudah jelas mulai dari RPJMD dan RKPD, baru kemudian ada kebijakan umum anggaran yang merupakan turunan dari RPJMD yang di sepakati bersama oleh pemerintah daerah.
Adapun berbagai sumber pendapatan asli daerah sudah jelas diatur juga dalam perundang-undangan tersebut, seperti berasal dari pajak, bagi hasil dari penyertaan modal daerah, sewa tanah milik pemerintah, dana alokasi khusus dari pusat, bagj hasil dari provinsi, dan dana alokasi umum.
Lombok Timur sebagai wilayah yang IPMnya masih barada pada posisi ke 8 di NTB menjadi hal yang perlu diperhatikan dan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam membuat strategi kebijakan anggara, guna meningkatkan IPM tersebut.

Ada dua kebijakan yang bisa dilakukan, yakni kebijakan makro dan mikro. Biasanya kebijakan makro memiliki lingkup permasalahn yang lebih konfleks, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangakan mikro lebih khusus atau kecil lingkupnya, misalny a untuk UKM dsb.

Hal mendasar yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan bagi pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan atau membuat perencanaan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat, yang benar-benar membutuhkan

Iklan

Kanda Murnan, S.Pd
(Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur)

BACA JUGA  Reuni Akbar Alumni Nahdlatul Wathan Jakarta Tahun 2020