Samalasnews.com- DPW Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia (AGPAII) NTB, sangat kecewa dan menyayangkan terhadap sikap pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, terkait tidak ada formasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk guru agama, sementara untuk guru mata pelajaran lainnya sudah ikut penjaringan PPPK.
“Di NTB GPAI semua jenjang berjumlah kurang lebih 6.293 orang yang sebarannya antara lain untuk jenjang TK sebanyak 226, SD = 4.084 orang, SMP = 1.173 orang, SMA = 487 orang dan SMK = 295 orang, adapun yang sudah ASN sebanyak 2.782 sementara yg Non PNS/Honorer sebanyak 3.511 orang.
Kami hanya inginkan keadilan dan kesetaraan kenapa Guru Mapel lain bisa terakomodir dalam kuota PPPK sementara Guru Agama tidak tersentuh, padahal guru agama sangat kurang”, ungkap Sulman Haris, M.Pd melalui siaran persnya Senin 8 Maret 2021.
Menurutnya Ini merupakan perlakuan Diskriminasi terhadap hak-hak Guru Agama dan kedepannya akan berdampak tidak baik terhadap keberlangsungan Pendidikan Akhlak/karakter di dunia pendidikan jika pemerintah tidak peduli terhadap pendidikan agama dan juga guru-guru agama,” tegasnya.
AGPAII NTB mendorong ke pada kementrian terkait agar bisa memberikan peluang dan kesempatan yang sama dengan berlaku adil terhadap guru-guru tak terkecuali Guru Agama dalam rekrutmen P3K.
Tiga kementerian terkait diharapkan bisa duduk bersama menjawab persoalan ini yakni Kementrian Agama, Kemendikbud, dan Kemenpan Reformasi Birokrasi dan BKN.
“Kita tidak bisa bayangkan jika memang Guru Agama dianggap tidak penting padahal urgensinya untuk menanamkan nilai-nilai Agama kepada putra putri bangsa yg masih mengenyam pendidikan mulai dari TK, SD s.d jenjang SMA dan SMK. Mau dibawa kemana anak didik dan generasi bangsa ini ketika guru yang memberikan pendidikan agama tidak menjadi hal yang penting bagi pengambil keputusan,” sesalnya.
Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMK N 1 Sekotong ini mengaku sampai hari ini tidak ada kejelasan perihal tuntutannya tersebut.
“kami AGPAII sudah melakukan berbagai upaya bahkan pertemuan dengan DPR RI Komisi VIII dan X, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan, bahkan pemerintah seolah olah tutup mata dalam persoalan ketiadaan guru agama ini. Dan sangat tidak adil perlakuan yang diterima guru agama tidak masuk kuota PPPK”, ujar Sulman.
Ia memastikan pihaknya akan terus mendesak pemerintah melalui kementerian terkait agar persoalan ini segera terselesaikan.
“AGPAII tetap mendesak Kementerian terkait agar secepat mungkin menyelesaikan masalah ini, sebab ratusan ribu guru agama honor di seluruh Indonesia menunggu dan mengharapkan ada payung hukum dan regulasi untuk ini. Waktu yang singkat ini (Maret) jika tidak berhasil maka pupuslah harapan guru agama”, ucapnya.
DPW AGPAII NTB senada dengan pusat yang menyebutkan, keinginan guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan agama lain supaya masuk formasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), namun hingga hari ini tidak ada kejelasan.
Mereka berencana mogok mengajar karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ancaman tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi.
“Kami tunggu sampai akhir Maret. Kalau tidak ada kejelasan, mogok nasional akan terjadi”, tegasnya.
Sumber: AGPAI NTB
Editor: Rahman
