Sebanyak 6.901 Pelanggar Aturan PSBB terjadi di Wilayah DKI Jakarta

banner post atas

Sinar5News.com – Jakarta — Memasuki hari ke enam pemberlakuan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta terdapat banyak pengendara yang melanggar aturan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sebangak 6.901 pengendara melanggar aturan PSBB di Wilayah DKI Jakarta.

Jumlah tersebut diakumulasikan dimulai dari hari senin (13/4) hingga rabu (16/4).

Iklan

“Total jumlah pelanggaran kendaraan selama tiga hari masa penindakan aturan PSBB sejak 13 hingga 15 april ditemukan sebanyak 6.901 pelanggaran terjadi.” Kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo pada kamis,16 April 2020.

Rincian dari pelnggaran yang terjadi ialah, pada hari pertama tercatat sebanyak 3.474 pelanggaran, hari kedua 2.090 pelanggaran,dan hari ketiga tercatat 1.337 pelanggaran terjadi.

Dari pernyataan tersebut , pelanggaran terbanyak terjadi pada kasus pemakaian masker sebanyak 4.498. Kemudian 1.796 pelanggaran batas jumlah penumpang mobil dan penumpang roda dua yang tidak satu alamat tujuan sebanyak 607 kasus.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan kepolisian di daerah penyangga di sekitar Jakarta telah menyiapkan titik pengawasan (check point) dan personel untuk memantau pelaksanaan PSBB.

Wilayah tersebut ialah Bogor, Depok, dan Bekasi yang menyususl untuk mulai menerapkan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona sejak Rabu (15/4) kemarin.

Argo mengungkapkan wilayah Kabupaten Bogor telah menyiapkan 75 titik pengawasan dan menerjunkan 700 personel. Kemudian, wilayah Kota Bogor menyiapkan 15 titik pengawasan dan 250 personel.

Di daerah Depok telah disiapkan 20 titik pengawasan dan 1.854 personel gabungan. Untuk wilayah Terakhir, Bekasi disiapkan 14 titik pengawasan dan menerjunkan 512 personel.

Argo menegaskan sampai saat ini sanksi yang diberikan kepada para pengendara yang melanggar aturan hanya sebatas teguran tertulis saja. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan betapa pentingnya keselamatan mereka untuk kedepannya.

BACA JUGA  DPMPD Lotim : Gelar Pilkades Serentak Pada 29 Desa Dan Jaring 512 Kadus Di Tahun 2020 Ini.

“Teguran itu beda dengan tilang, teguran tidak ada denda ataupun sanksi mengikat, hal ini bertujuan meningakatkan kesadaran masyarakat adanya bahaya penyebaran Covid-19,” ujar Argo. (SDK)