Privatisasi Pertamina Lewat IPO Berpotensi Langgar Konstitusi

banner post atas

Oleh: Dr. Kurtubi selaku Direktur Center for Mineral and Energy Economics Studies (CMEES). Alumnus Colorado School of Mines, Amerika Serikat dan Institut Francaise du Petrole, Perancis dan Universitas Indonesia. (Ist)

MESKIPUN Klaster MIGAS dalam RUU Omnibus Law BELUM KETOK PALU DISAHKAN oleh DPR dan Pemerintah, Menteri BUMN berdasarkan hasil RUPS Pertamina merombak Direksi Pertamina untuk mengisi jabatan sesuai dengan organisasi baru Pertamina hasil RUPS. Struktur dan bentuk Organisasi baru ini mencerminkan realisasi Klaster Migas yang ada di RUU Omnibus Law.

Sebagaimana diketahui, klaster Migas dalam Omnibus Law ini akan mendorong sistemunbundling dengan mengkonversi SKK Migas menjadi BUMN Khusus Hulu Migas di luar Pertamina. Sehingga nantinya akan ada 2 BUMN Migas di Indonesia, Pertamina dan BUMN Khusus Hulu ex SKK Migas.

Iklan

Belum jelas benar bagaimana hubungan diantara kedua BUMN Migas ini selain bahwa perusahaan BUMNK (BUMN Khusus)  yang baru ini khusus bergerak di sektor hulu saja, tidak dihilir. Kemungkinan BUMNK ex SKK Migas ini akan menangani tugas-tugas yang selama ini ditangani oleh SKK Migas, seperti menandatangani Kontrak Bagi Hasil/ Kontrak Kerjasama secara “B to B” dengan Pelaku Usaha menggantikan model “B to G” yang melanggar Konstitusi. Membukukan, mengontrol dan menyetujui biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kontrakror lewat mekanisme Cost Recovery.

Selama ini SKK Migas tidak punya lapangan minyak karena memang bukan perusahaan minyak, dan tidak pernah melakukan kegiatan explorasi dan exploitasi. Sehingga didalam melakukan kontrol terhadap biaya-biaya E&P dari Kontraktor migas,  SKK Migas selama ini tidak memiliki data pembanding sendiri, sehingga kontrol atas cost recoverycenderung tidak efisien.

Demikian juga dalam menangani minyak mentah bagian negara yang berasal dari kontraktor migas. Dimana BUMNK yang akan merupakan perusahaan minyak baru, sebagaimana SKK Migas, tidak punya kilang minyak karena hanya bergerak di hulu. Sehingga untuk mengolah minyak mentah bagian negara tersebut, BUMNK ini akhirnya akan mengirim minyak mentah tersebut ke kilang Pertamina.

BACA JUGA  KH M Suhaidi (Pimpinan Ponpes NW Jakarta) :Berbicara Tentang Korona

Kalau minyak mentah bagian negara yang berada dibawah kewenangan BUMNK,– akhirnya diolah menjadi BBM di kilang Pertamina, atau mungkin suatu saat nanti diolah di kilang swasta yang akan menimbulkan transaction costs. Ini berarti sistem perminyakan yang hendak dibangun oleh Omnibus Law ini yang memisahkan pengelolaan hulu dan hilir (Unbundling) akan menjadi tidak efisien. Selain tumpang tindih seperti di Era 1960 – 1970-an antara BUMN Permina (yang bergerak di hulu) dan BUMN Pertamina (yang bergerak di hilir).

Sejarah perminyakan nasional sudah memberikan bukti empiris bahwa sistemunbundling terhadap BUMN dalam pengelolaan migas, tidak efisien karena adanya transaction costs antar segmen hulu hilir dan mengurangi economies of scale.Struktur Integrated Oil Company, bukanUnbundling bagi perusahaan migas negara adalah struktur industri yang paling efisien. Sehingga meskipun Klaster Migas dalam Omnibus Law suatu saat misalnya disahkan oleh DPR dan Pemerintah,– sangat berpeluang untuk melanggar konstitusi dan segera diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Mungkin karena didorong oleh semangat untuk mempercepat langkah-langkah menuju privatisasi melalui IPO, maka Meneg BUMN merombak BOD Pertamina tanpa harus menunggu disahkannya Klaster Migas dalam Omnibus Law.

Perombakan direksi untuk mengisi jabatan-jabatan direksi di level holding Pertamina, dimana organisasi holding Pertamina tanpa ada posisi Direktur Hulu, Direktur Pengolahan dan Direktur Pemasaran dan Supply Chain yang menjadi Core Bisnis bagi perusahaan minyak negara maupun perusahaan minyak dunia.

Ketiga core bisnis Pertamina ini ditempatkan di level sub-holding yang diisi oleh kegiatan selevel anak perusahaan, seperti Perusahaan Gas Negara (PGN), yang sekitar 45% sahamnya dimiliki oleh asing dan swasta. Saat ini PGN sudah berstatus sebagai Anak Perusahaan Pertamina.

BACA JUGA  Kapolda Metro Jaya Lounching Kampung Tangguh Di Cengkareng, Putus Mata Rantai Covid-19

Masing-masing sub-holding membawahi portofolio. Seperti misalnya sub-holding portofolio hulu (Upstream) Pertamina terdiri dari Usaha Explorasi dan Exploitasi Migas yang selama ini menjadi sumber utamarevenue sekaligus Core Bisnis Pertamina. Terdiri dari antara lain Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, Pertamina EP Cepu, dan lainnya.

Dengan organisasi baru, yang menempatkan kegiatan hulu Pertamina, kegiatan kilang BBM Pertamina dan kegiatan distribusi/pemasaran BBM Pertamina di dalam negeri, terlihat jelas ada kesengajaan (by design), kegiatan core bisnis tersebut diposisikan sebagai Anak Perusahaan (Subsideries) agar memenuhi syarat untuk BISA DIJUAL atau DIPRIVATISASI melalui mekanisme IPO Anak Perusahaan. Padahal sektor hulu dan hilir migas nasional secara implisit diatur oleh Konstitusi, Pasal 33 UUD’45 yang memerintahkan harus dikuasai oleh negara.

Sektor hulu menyangkut kekayaan alam yang berupa cadangan terbukti (proven reserves)yang ada diperut bumi adalah bersifat ‘bankable dan tradeable’ dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karenanya selain dikuasai oleh negara juga harus dinyatakan sebagai milik negara di dalam Undang-Undang dan dibukukan di satu BUMN.

Jika ada 2 BUMN Migas, kekayaan negara yang berupa cadangan terbukti (proven reserves) migas di perut bumi ini, mau dikelola dan dibukukannya di BUMN agar bisa memberi manfaat kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Tidak boleh kekayaan atau asset yang begitu besar dan strategis ini dibiarkan dengan status kepemilikan yang dibiarkan ngambang.

Dengan demikian ada masalah besar, berupa potensi pelanggaran konstitusi dari tata kelola migas dimasa depan dengan dirubahnya status SKK Migas menjadi BUMN Khusus Hulu diluar Pertamina, yang dilanjutkan dengan langkah divestasi/privatisasi Pertamina lewat IPO Anak Perusahaan.