Politisi Golkar Lotim, Ingatkan Dinas Dikbud, Jangan Mengadakan Sesuatu Yang Sudah Ada.

banner post atas

Sinar5news.com – Selong – Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat(NTB) H.Daeng Paelori,SH menanggapi beberapa persoalan yang muncul di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, terutama soal dugaan adanya oknum yang bermain dalam hal urusan kenaikan pangkat para Guru dan soal pengadaan APD Covid-19 yang dibiayai dari dana BOS(Biaya Operasional Sekolah).

Dalam menanggapi adanya dugaan sejumlah uang yang dibayarkan oleh para guru yang akan mengusulkan untuk kenaikan pangkat atau golongannya. Menurut Daeng Paelori, hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kalau guru itu sudah saatnya untuk dinaikkan pangkatnya secara regular dinaikkan saja.

“Orang kalau sudah saatnya naik pangkat, ya sudah naikkan aja tidak boleh ada lagi imbalan-imbalan. Kalau prestasi kerjanya bagus, masa kerjanya sudah cukup. Naikkan aja pangkatnya,tetapi kalau ada oknum yang punya prilaku-prilaku kotor seperti itu saya kira itu tidak bagus,kasihan guru-guru kita atau ASN kalau setiap mau naik pangkat selalu mengeluarkan uang,” Ungkap Politisi Partai Golkar tersebut.

Sedangkan terkait soal APD Covid-19 yang berupa Thermogun, Hand Sanitaizer, Masker dan lainnya yang dibayarkan lewat dana BOS dan dikondisikan oleh Dinas terkait, menurut Daeng Paelori persoalan seperti itu sebenarnya harus diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk membelinya.

“Saya kira praktek-praktek seperti ini tentu kurang bagus, sudah berikan saja kesempatan kepada sekolah untuk membeli sendiri barang tersebut, dengan cara memberikan surat instruksi kepada sekolah,pengawas dan UPTD bahwa sekolah wajib mempunyai atau membeli Thermogun,tempat cuci tangan, hand sanitaizer, dan lainnya,” Terangnya.

Ia juga menambahkan buatkan saja surat Instruksi jadi nanti pihak sekolah yang membeli sendiri dengan harga berapa saja, dari pada kita ada-adakan sesuatu yang memang sudah ada.

“Jangan mengadakan sesuatu yang memang sudah ada dan bisa dibeli sendiri oleh pihak sekolah, kecuali kalau barangnya itu langka dan harus dibeli oleh instansi-instansi tertentu yang punya kompetensi untuk pengadaan alat itu. Kalau barang seperti itu ya boleh saja diadakan oleh instansi terkait. Tapi kalau hanya Thermogun,hand sanitaizer, bak air kan banyak itu dijual dipasaran, biarkanlah sekolah yang beli,” Tutup Daeng Paelori dengan nada kecewa.

Sementara itu sekertaris Dinas pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Huzaefa yang dikonfirmasi persoalan tersebut mengatakan pihak Dikbud Lotim, tidak pernah melakuka penarikan dana untuk urusan kenaikan pangkat atau golongan para guru. Tetapi kalau untuk biaya Work Shop atau pelatihan memang ada.

“Tentang kenaikan pangkat ini,terutama yang mau naik dari golongan IVa ke IVb,sangat sulit dan rumit syaratnya. Kalau kita hanya sekedar melihat sudah sekian tahun tidak bisa naik pangkat, ya memang kita bingung tetapi ada beberapa indicator yang harus diisi oleh para guru diantaranya soal pengembangan diri sudah masuk apa tidak, kalau itu belum masuk, belum bisa naik pangkat,” Ungkap Huzaefa.

Huzaefa juga mencontohkan untuk naik pangkat dari golongan IVa ke IVb nilai harus 550 tetapi kalau dilihat dari masa kerjanya sepertinya sudah 700 nilainya. Tetapi indicator pengembangan diri Nol nilainya, atau indicator publikasi ilmiah tidak ada maka tidak bisa dipertimbangkan untuk naik pangkat.

Untuk mengisi indicator pengembangan diri dan publikasi ilmiah, maka dilakukan Whork Shop atau Seminar oleh para guru dengan biaya sendiri yang dikelola bersama dengan Kelompok Kerja Sekolah(KKS) yang biayanya sesuai dengan kesepakatan mereka. 

“Kalau biaya Whork Shop atau Seminar memang ada biayanya dan biayanya dari guru itu masing-masing, untuk biaya tutor dan lainnya,dan biaya itu disepakati bersama oleh guru itu sendiri. Saya dengan baya itu sampai Rp.2 juta. Mungkin biaya itu barang kali yang dianggap sebagai biaya kenaikan pangkat,” Pungkasnya.

 

BACA JUGA  Hadist Hari Ini Kamis 13 Sofar 1442

(Bul)