Polemik NW Solusinya Persatuan, bukan SK Kemenkumham

banner post atas

Oleh: Abdurrahman
> Wakil Ketua V Pemuda NW NTB

Permasalahan dualisme kepemimpinan di tubuh ormas Nahdlatul Wathan kembali mencuat ke publik pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK KEKENKUMHAM) Nomor: AHU-0001269.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan dengan Notaris LALU MUHAMMAD SALAHUDDIN S.H. Ditetapkan di Jakarta, 30 November 2020.

Dalam putusan SK tersebut Menetapkan: Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Wathan disingkat N.W dengan Lampiran Keputusan Ketua Umum PBNW RTGB KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani.

Iklan

Sebelumnya Kemenkumham RI juga telah memgeluarkan SK yang sama yakni Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK KEMENKUMHAM) Nomor: AHU-0000810.AH.01.08.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan dengan Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH,.M.KN Ditetapkan di Jakarta, 10 September 2019.

Dalam putusan SK tersebut Menetapkan: Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kegiatan, Kepengurusan, Jangka Waktu, Rapat Anggota, Alamat Lengkap Perkumpulan Nahdlatul Wathan disingkat N.W dengan Lampiran Keputusan Ketua Umum PBNW TGB Dr. KH. Muhammad Zainul Majdi, MA.

Silih berganti kelurnya SK Kemenkumham atas legalitas NW tersebut, silih berganti pula kedua belah pihak saling gugat menggugat menempuh jalur hukum sebagai upaya penyelesaian polemik NW yang tak kunjung menemukan titik temu di antara kedua belah pihak baik Pancor maupun Anjani.

Terbitnya SK Kemenkumham akhir tahun 2020 lalu rupanya membuat pihak Anjani merasa diri di atas angin. Sosialisasipun gencar di lakukan kepada kader dan jamaah bahkan kepada pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota hingga Kejaksaann Tinggi NTB. Disamping itu pihak Anjani juga telah mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 087/PBNW_XIV/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang menugaskan 20 orang untuk membantu Ketua Umum PBNW untuk melaksanakan 3 hal:
1. Melaksanakan sosialisasi kepengurusan PBNW.
2. Melakukan tindakan hukum kepada pihak yang menggunakan lambang NW, logo NW, melakukan kegiatan atas nama NW tampa ada persetujuan dari PBNW.
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diamanahkan oleh PBNW sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tentu langkah-langkah seperti ini justru membuat situasi semakin memburuk. Ketika kedua belah pihak diharapkan untuk bersatu (Islah), justru pihak Anjani melakukan hal-hal yang membuat hubungan kedua belah pihak semakin memburuk. Kerap kali pihak Anjani menyodorkan syarat-syarat tertentu ketika pihak Pancor mengajak untuk bersatu. Salah satu yang sering terpublis adalah meminta pihak Pancor untuk meminta maaf kepada pihak Anjani. Tentu syarat ini bagi penulis terkesan kekanak-kanakan karena terhadap polemik NW sejatinya pihak manapun tidak bisa menganggap dirinya paling benar di atas pihak lain, apalagi hanya karena tolak ukur masa lalu.

Sikap berlebihan dari pihak Anjani dalam menekan pihak Pancor terkait penggunaan logo dan atribut NW kini membuat suasana semakin gaduh. Padahal pihak pancor juga memiliki hak untuk menggunakan logo dan segala atribut NW yang dimaksud. Mengingat bahwa Ummi Hj. Siti Rauhun Zainuddin Aabdul Majid selaku salah seorang Ahli Waris dari Maulanasyeikh Pendiri Nahdlatul Wathan atau yang memiliki hak atas penggunaan Lambang Nahdlatul Wathan mengizinkan kepada siapapun (siapa saja) untuk menggunakan lambang Nahdlatul Wathan sepanjang digunakan sesuai dengan visi-misi Nahdlatul Wathan yaitu untuk kepentingan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah;

BACA JUGA  MILAD IAIH NW PANCOR KE 41 DENGAN TEMA MENJADI MILINIAL YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN BERKEMAJUAN

Merespon tindakan pihak Anjani tersebut pihak Pancor melalui Ketua Umum Dewan Tanfidziah PWNW NTB yang dipimpin oleh TGH. Mahalli Fikri, SH dalam konfrensi pers yang dilaksanakan Kamis, 4 Februari 2021 menyampaikan dan menegaskan beberapa hal penting yang perlu diketahui dan dipahami oleh publik antara lain:

1. Bahwa Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan di bawah kepemimpinan DR. TGB. H.M. Zainul Majdi telah tercatat di Dirjen AHU Kementerian HUKUM DAN HAM RI dengan Nomor: 0000810.AH.01.08 Tahun 2019 Tanggal 23 September 2019.

2. Bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen AHU telah menerbitkan Keputusan Nomor: AHU-6 AH.01.12.2020 Tanggal 26 Nopember 2020 (yang kita terima tanggal 28 Desember 2020) tentang Pembatalan Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: 0000810.AH.01.08 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan; Dimana Keputusan Menkumham tersebut cacat secara substantif normatif karena tidak ada kekoherensian antara konsideran dengan diktumnya. Di dalam amar putusan pengadilan, tidak ada perintah untuk membatalkan pencatatan (pendaftaran) terhadap kepengurusan PBNW di bawah kepemimpinan Dr. TGB. H. M. Zainul Majdi, MA.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan; dan
b. banding.
Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 PBNW di bawah kepemimpinan Dr. TGB. H. M. Zainul Majdi, MA telah mengajukan keberatan kepada MENKUMHAM RI dengan surat Nomor: PBNW.XIII/DT.A.029/2020 tanggal 4 Januari 2021 yang diterima oleh Dirjen AHU (Bapak CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH.,LLM.) pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2021.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waku sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berahirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4).

BACA JUGA  PDNW Lotim, Lantik PCNW Sukamulia Masa Bakti 2020-2025.

5. Bahwa sampai saat ini MENKUMHAM tidak mengeluarkan respons ataupun jawaban atas keberatan yang diajukan oleh PBNW tanggal 8 Januari 2021. Berdasarkan hukum, yaitu UU No. 30 Tahun 2014 ayat (4) dan (5), surat keberatan PBNW yang diajukan tanggal 8 Januari 2021 tersebut dianggap KABUL.
Dengan demikian maka demi hukum, Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-6 AH. 01.12.2020 Tanggal 26 Nopember 2020 tentang Pembatalan Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: 0000810.AH.01.08 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, telah BATAL. Selanjutnya untuk penyempurnaan, sedang berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Hj. Siti Rauhun Zainuddin Aabdul Madjid selaku salah seorang Ahli Waris dari Maulanasyeikh Pendiri Nahdlatul Wathan atau yang memiliki hak atas penggunaan Lambang Nahdlatul Wathan mengizinkan kepada siapapun (siapa saja) untuk menggunakan lambang Nahdlatul Wathan sepanjang digunakan sesuai dengan visi-misi Nahdlatul Wathan yaitu untuk kepentingan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah;

7. Tidak boleh ada pihak manapun yang mengklaim memiliki hak atas penggunaan Lambang Nahdlatul Wathan, karena hak Penggunaan dan perlindungan Lambang Nahdlatul Wathan itu masih melekat pada pemiliknya dan/atau (semua) Ahli Warisnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun setelah wafat penciptanya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta (dalam hal ini Al-Maghfurlahu Maulanasyaikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid) yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Berdasarkan UU Hak Cipta tersebut, ahli waris Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid yang berhak atas penggunaan dan perlindungan lambang Nahdlatul Wathan adalah dua orang, yakni: (1) Al-Ustazah Ummuna Hj. Sitti Rauhun ZAM, S.Ag., dan (2) Ummi Hj. Sitti Raehanun ZAM.

Kisruh NW yang sedang terjadi saat ini sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Jika kita melihat kilas balik perjalanan NW pasca perpecahan sedikit tidak kita akan memahami perihal kisruh NW yang sedang terjadi. Karena kerap kali setiap keluar SK Kemenkumham untuk salah satu pihak di waktu yang sama pihak yang lain akan menggugat dan hal itu berkali-kali terus terulang hingga hari ini.

Jika hal ini terus menerus terjadi, justru yang akan jenuh adalah kader dan jamaah NW itu sendiri. Sehingga masing-masing pihak harusnya mampu berfikir jernih dan mengutamakan persatuan dari pada perpecahan dan perselisihan yang tiada ujung. Jangan sampai kader dan jamaah NW tercerai berai lantaran kisruh yang terjadi pada internal zurriyat Maulana Syaikh.

Kita berharap kedua belah pihak bisa segera bertemu sebagai sesama zurriyat dan menyelesaikkan polemik ini secara internal kekeluargaan. Karena pada dasarnya pihak manapun tidak akan mampu manyatukan kedua belah pihak tampa ada kemauan dari internal masing-masing pihak itu sendiri untuk bersatu (islah).

Mataram, 5 Februari 2021