Pemprov DKI : Pembangunan Museum Nabi Muhammad Tidak Menggunakan Lahan Di Pulau L Reklamasi.

banner post atas

Sinar5news.com – Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim pembangunan Museum Nabi Muhammad tidak menggunakan lahan di Pulau L reklamasi. Rencananya pembangunan museum dilakukan di atas lahan seluas 120 hektare yang menjadi area perluasan kawasan Ancol Timur.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bappeda DKI Jakarta Feirully Rizal. Pria yang akrab disapa Rully ini menyampaikan, rencana perluasan 120 hektar di Ancol Timur, saat ini sudah terbentuk tanah timbul seluas 20 hektar. Tanah timbul itu merupakan hasil pembuangan pengerukan sungai proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Dilansir dari CNN Indonesia, Rully dalam keterangan tertulisnya menyampaikan Dari tanah timbul 20 hektare itu yang salah satunya dimanfaatkan untuk pembangunan Museum Rasulullah.

Iklan

“(Lahan 20 hektar) dimanfaatkan untuk salah satunya pembangunan Museum Rasulullah dan rencana perluasan area rekreasi Taman Impian Ancol Timur yang dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol,” kata Rully dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).

Lebih lanjut, lokasi 120 hektar rencana perluasan kawasan Ancol Timur itu kata Rully, tidak menjadi bagian dari Pulau L reklamasi. Ia menjelaskan, area perluasan daratan yang berbentuk trapesium itu berbeda dari Pulau L.

“Lokasinya di bagian sisi selatan Pulau L dahulu (seluas 481 hektar), namun saat ini berbeda sama sekali bentuknya dan peruntukan ruangnya dengan rencana pulau L saat itu,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin perluasan kawasan Ancol dengan total luas 155 hektar. Rinciannya, 120 hektare di wilayah Ancol Timur, dan 35 hektare di wilayah Dufan.

Izin itu dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Perluasan Kawasan Dufan dan Ancol.

BACA JUGA  DOA BERSAMA UNTUK KESUKSESAN PERNIKAHAN SALAH SEORANG MURID ABU AKROM, M. ARSALY PUTRA, SE

“Secara perizinan dan kajian yang mendasarinya dimulai dari awal sehingga tidak tepat jika disamakan dengan pulau L yang sudah dicabut izin prinsipnya oleh Gubernur Anies Baswedan melalui surat Nomor 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018,” ungkap Rully.