JAKARTA — Di tengah sorotan publik terkait dugaan kasus asusila yang diduga melibatkan pimpinan/oknum di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), maka berbagai pihak diharap dapat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan arif dalam menyikapi situasi ini. Sikap bijak diperlukan agar nilai-nilai luhur dan marwah lembaga pendidikan Islam (pesantren) tidak ikut serta tercoreng oleh tindakan yang bersifat individual.
Dalam wawancara eksklusif dari Tim Redaktur Media Sinar LIMA kepada PW NWDI Jakarta demisioner Dr.TGH Muslihan Habib, ikut buka suara dengan pandangan yang kami nilai menyejukkan pula. Menurutnya, terkait kasus asusila tersebut, Beliau ikut menegaskan pentingnya memisahkan antara tindakan atau kesalahan personal oknum dengan keberadaan institusi pesantren itu sendiri.
“Ketika ada seorang oknum Pesantren yang melakukan kesalahan, maka yang harus dihakimi dan diperbaiki adalah oknum dan perbuatannya, bukan menghancurkan institusi pesantrennya. Pesantren adalah rumah ilmu, tempat ribuan generasi muda menimba nilai-nilai kebaikan dan keagamaan,” ujar Dr. Muslihan.
Ketua PW NWDI Jakarta demisioer sepakat pula dengan pesan TGB, yang intinya jika ada oknum yang bersalah, hukumi orangnya bukan institusinya. Perbaiki orangnya dan selamatkan institusi atau pondoknya. Demikian ujar Dr. Muslihan dengan tegas menyatakan kesepakatannya dengan tokoh nasional dan ketua umum PB NWDI. Pesan moral tersebut dinilai menjadi prinsip kunci dalam menjaga keharmonian di tengah masyarakat dan marwah pondok pesantren sebagai institusi keberlangsungan pendidikan para santri.
Jadi, beliaupun sepakat dalam penanganan kasus hukum terhadap oknum yang besalah harus berjalan tegas, namun di sisi lain keberlangsungan masa depan para santri serta kebaikan pesantren sebagai wadah dakwah dan benteng agama harus tetap dijaga bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, beliau juga mengimbau kepada oknum yang merasa bersalaah untuk menghormati proses hukum supaya persoalan ini cepat selesai dan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Beliau berharap kepada masyarakat untuk dapat menghindari main hakim sendiri dan tidak ber statement secara bebas.
Seluruh lapisan masyarakat dapat menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Beliau juga mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi dan menghindari tindakan main hakim sendiri yang berpotensi merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar serta pondok pesantren.
“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Sebagai masyarakat sebaiknya tidak menghakimi sendiri, melainkan bersama-sama mengawal proses ini agar keadilan dapat ditegakkan dengan tetap menjaga ketenangan masyarakat. Melalui pendekatan yang dingin dan arif, masyarakat diharapkan dapat memilah permasalahan secara jernih, sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan adil tanpa mengorbankan peran besar pesantren dalam membina generasi muda bangsa”. Demikian ujiar singkat yang disampaikan oleh rektor Institut Agama Islam Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta mengakhiri wawancara Tim Redaktur Sinar LIMA sore ini di Jakarta.
