Bupati menambahkan kerap sedih karena mendapat informasi tentang kondisi masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Karena itu ia meminta pemerintah dari tingkat terbawah dapat bergerak lebih aktif untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Musrenbangdes menjadi salah satu cara menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya tidak serta merta. Bupati menilai masih belum singkronnya skala prioritas di tingkat desa dan kecamatan. Hal itu dapat dilihat di antaranya dari masih lambatnya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang hingga saat ini belum terlaksana. Padahal masyarakat sangat membutuhkan rumah tersebut.

Sementara itu menyinggung persoalan kemiskinan, Bupati menyebut keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan Kemiskinan (PK) sebagai salah satu solusi mengatasinya, “semua akan bermuara ke sana. Bila kurang, ada Baznas,” tegas Bupati. Ditekankannya Pemerintah memiliki komitmen untuk menuntaskan berbagai persoalan yang harus mendapat dukungan semua pihak melalui sinergi yang baik.

ToT ini melibatkan Sekretaris Desa, BPD, tokoh perempuan, serta Pokja Adminduk. (AMH)