Oleh : Lalu Tjuck Sudarmadi
Ada kegelisahan yang semakin nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia hari ini. Bukan semata kegaduhan politik atau hiruk-pikuk dunia hiburan, melainkan kemerosotan etika sosial yang serius. Masyarakat kian sulit bersikap adil, melemah solidaritasnya, dan makin permisif terhadap pelanggaran norma, etika, bahkan akal sehat.
Pertama, rasa keadilan publik kian menipis. Kehendak kelompok sendiri dipaksakan sebagai kebenaran mutlak. Kekalahan tidak lagi diterima sebagai bagian dari kompetisi, tetapi ditafsirkan sebagai ketidakadilan yang harus dilawan dengan kegaduhan.
Kedua, solidaritas sosial melemah. Prestasi orang lain tidak dirayakan, melainkan dicurigai. Keberhasilan dipelintir menjadi isu konspirasi. Yang tumbuh bukan sportivitas, melainkan iri kolektif yang mematikan semangat meritokrasi.
Ketiga, ketaatan pada asas dan kesepakatan bersama makin rapuh. Aturan hanya dihormati selama hasilnya menguntungkan. Begitu hasil tidak sesuai harapan, sistem yang sejak awal disepakati mendadak dianggap bermasalah.
Keempat, masyarakat mudah diprovokasi. Emosi kolektif cepat dibakar, terutama melalui media sosial. Lebih ironis lagi, kegaduhan itu sendiri seakan dinikmati—menjatuhkan orang lain menjadi hiburan baru.
Kelima, yang paling mengkhawatirkan, muncul sikap permisif terhadap pelanggaran etika dan hukum. Mantan koruptor atau narapidana bisa dielu-elukan hanya karena memberi bantuan materi. Moral publik dikalahkan oleh pencitraan sesaat.
Pola ini tampak jelas dalam Pemilu dan Pilkada. Hampir setiap kontestasi berakhir gaduh, terutama dari pihak yang kalah, padahal aturan main dan jalur hukum telah disepakati sejak awal. Demokrasi akhirnya direduksi menjadi soal menang atau rusuh.
Ironisnya, pola yang sama merembes ke dunia hiburan, sebagaimana terlihat dalam polemik hasil DA7/ Dangdut Akademi 7. Tasya secara sah ditetapkan sebagai juara pertama berdasarkan aturan yang telah disepakati sejak awal, termasuk akumulasi penilaian juri dan virtual gift. Namun justru Tasya menjadi sasaran perundungan. Tasya sendiri tidak tahu akan jadi juara berapa sebelumnya, selain berjuang tampil sebaik mungkin, demikian pula peserta yang lain.
Sebaliknya, April dibingkai seolah-olah dizalimi sistem, dengan narasi kualitas suara yang dianggap lebih baik dan layak menang. Narasi ini disebarluaskan secara masif, seakan masalah baru muncul setelah hasil diumumkan. Padahal sejak awal, sistem penilaian diketahui, diterima, dan dijalani bersama.
Fakta penting yang kerap diabaikan adalah bahwa seluruh peserta 10 besar DA7 pada hakikatnya sudah berstatus juara. Terlebih mereka yang masuk tiga besar—termasuk Valen—telah memenuhi standar kompetisi nasional. Mengadu domba mereka bukan hanya tidak adil, tetapi juga merusak makna kompetisi itu sendiri.
Ketidakdewasaan ini makin kentara ketika pasca-kompetisi, April dilekatkan dengan lagu berjudul Juara Tanpa Mahkota. Judul dan narasi lagu tersebut secara implisit memperkuat framing bahwa ada “juara yang dizalimi”, seolah hasil lomba yang sah perlu dilawan dengan simbol emosional. Cara ini tidak hanya keliru, tetapi juga tidak adil bagi peserta lain.
Padahal, dalam realitas kompetisi DA7, tidak ada juara tanpa mahkota. Semua yang masuk 10 besar—apalagi tiga besar—telah menjadi juara sesuai aturan, dan memperoleh dukungan yang luar biasa besar.Label simbolik semacam itu justru mengadu domba anak-anak muda yang dalam kesehariannya akrab, solid, dan saling mendukung.
Yang ironis, konflik yang dipertontonkan kepada publik bukan konflik nyata para peserta, melainkan konflik yang diproduksi dan direkayasa. Anak-anak ini menjadi korban psikologis dari ketidakdewasaan publik dan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Lebih memprihatinkan lagi, kegaduhan ini dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha dan pihak berkepentingan. Ada yang memamerkan kekuatan materi dengan mengundang para juara demi mendongkrak popularitas pribadi. Ada pula yang menunggangi narasi “dizalimi” untuk menitipkan produk dan menempelkan citra diri pada popularitas peserta. Dalam praktik ini, empati berubah menjadi alat marketing, dan luka psikologis peserta dijadikan komoditas pencitraan.
Tak berhenti di sana, para juri pun ikut menjadi sasaran perundungan. Padahal mereka adalah praktisi dangdut dan entertainer yang membuat ajang ini hidup, membumi, dan komunikatif. Ajang hiburan tidak perlu dipaksakan menjadi ruang adu teori akademik. Dangdut tumbuh dari pengalaman panggung dan kedekatan dengan rakyat.
Di tengah semua itu, Indosiar justru patut diapresiasi. Stasiun ini memberi panggung luas bagi anak-anak bangsa, terutama Generasi Z dari strata ekonomi tidak mampu, untuk berkembang. Inovasi seperti virtual gift memungkinkan peserta dan keluarga memperoleh manfaat ekonomi langsung, menjawab persoalan nyata kehidupan mereka. Proses team building yang dibangun bahkan membuat 10 besar tampil kompak bak satu keluarga—sebuah fakta yang justru dilupakan publik.
Tasya, Valen, dan April adalah juara. Mereka adalah aset bangsa, contoh nyata bahwa ketika diberi panggung dan kesempatan, anak-anak Gen Z mampu berprestasi dan mengubah hidupnya. Mereka sebenarnya menjalankan destiny- takdir Sang Maha Penentu.
Ke depan, sudah semestinya Indosiar mengelola manajemen juara 1 hingga 10 secara terstruktur, disertai beasiswa pendidikan formal serta pelatihan vokal dan keartisan berkelanjutan, agar para juara tidak sekadar dikapitalisasi popularitasnya lalu ditinggalkan.
Lebih luas dari DA7, fenomena ini adalah cermin kondisi sosial kita hari ini. Masyarakat yang tidak siap menerima kalah, gemar mengadu domba, dan menunggangi empati demi keuntungan pribadi adalah masyarakat yang sedang kehilangan etika bersama.
Jika dalam kompetisi hiburan saja kita gagal bersikap adil dan beradab, bagaimana kita berharap membangun demokrasi dan masa depan bangsa yang dewasa? Penulis adalah pengamat Birokrasi dan Pemerintahan.
