Hendrik Yance Udam (HYU) pembicara pertama mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Papua, karena otonomi khusus (otsus) tidak dikelola dengan baik. Sehingga katanya hal ini memberi celah bagi sekelompok orang untuk memicuh kerusuhan.

“Tidak semua orang Papua suka kerusuhan atau menginginkan kemerdekaan. Ada juga pihak asing yang disinyalir turut memperkeruh keadaan, dengan berkembangnya propaganda negatif yang ada,” terang HYU sapaan akrab Hendrik Yance Udam.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih peduli pada masyarakat Papua. Seperti melibatkan masyarakat Papua untuk mengerjakan proyek infrastruktur. Serta memberi perhatian pada anak, cucu pejuang Pepera yang berjumlah sekitar 1000 orang.

“Pemerintah juga harus menghargai budaya Papua karena orang Papua, walau bicaranya keras namun berhati lembut. Berilah informasi yang benar sehingga masyarakat Papua merasa menjadi bagian dari NKRI,” tegas HYU.

Selanjutnya, Stanislaus Riyanta Pengamat Intelejen menjelaskan, bahwa konflik yang terjadi di Papua, karena kurangnya peran diplomasi pemerintah. Terutama katanya, kementerian luar negeri yang harus secepatnya melakukan langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi hoax.

“Karena pada saat internet dimatikan, maka informasi yang benar dari pemerintah tidak bisa diakses masyarakat. Maka lebih mudah terprovokasi dan terjadilah kerusuhan dengan cepat,” ujar Stanis sapaan akrabnya.

Stanis mengatakan, hal inilah yang dimanfaatkan pihak asing untuk melakukan propaganda tentang pelanggaran HAM. Bahkan katanya, keterlibatan pihak asing sekarang semakin halus dan nyaris tidak kelihatan, seperti memberikan bea siswa pada anak muda Papua.

“Akan tetapi bea siswa tersebut, hanyak alat propaganda terselubung untuk memasukkan stigma negatif tentang Indonesia. Karena itu pemerintah harus lebih meningkatkan peran intelejen lebih sigap lagi,” tukas Stanis.