Ini Klarifikasi H.Najamuddin Mustopa Terkait Statmen Atas Nama Dewan Mustasyar PWNU.

Ini Klarifikasi H.Najamuddin Mustopa Terkait Statmen Atas Nama Dewan Mustasyar PWNU.

Sinar5news.Com – Lombok Timur – Polemik Pemberitaan Komentar dari H.Najamuddin Mustopa yang mengatasnamakan Dewan Mustasyar NU Nusa Tenggara Barat(NTB) mendapat tanggapan dari Sekertaris Gerakan Pemuda Ansor Wilayah NTB yang meminta H.Najamuddin mengklarifikasi pernyataannya yang mengatasnamakan Dewan Mustasyar dalam mengomentari nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (BIZAM).

H.Najamudin Mustopa yang dikonfirmasi Wartawan dikediamannya mengklarifikasi pernyataannya di Media Online yang beredar luas beberapa hari lalu, dimana pernyataannya sebagai Dewan Mustasyar PWNU NTB, karena dirinya tidak mengetahui sudah dikeluarkan dari kepengurusan NU Provinsi NTB.

“Saya di Periode Ahmad Taqiudin menjadi Dewan Mustasyar disitu,kemudia kemaren didalam pemilihan pengurus yang baru ada beberapa orang yang bilang kepada saya masih di Dewan Mustasyar,baru kemaren saya tahu bahwa saya tidak masuk di kepengurusan Dewan Mustasyar itu, pada saat itu saya klarifikasi memang masih ada nama saya,tetapi pada SK yang terbaru yakni beberapa bulan ini yang tidak ada,” terang H.Najamuddin di kediamannya. Sabtu(26/12/2020).

Ketika ditanya awak media kenapa dirinya dikeluarkan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusaa Tenggara Barat (PWNU NTB) H.Najamuddin Mustopa mengatakan tidak tahu persis kenapa dirinya dikeluarkan dari PWNU NTB, namun dari informasi yang ia terima dikarenakan dirinya masuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Ia juga menambahkan tidak menjadi masalah dikeluakan dari kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat(NTB) tetapi sebagai orang NU, yang orang tua, neneknya juga orang NU, dirinya akan tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan Keadilan. Sehingga dirinya mengaku akan tetap menyuaran kebenaran meskipun itu pahit.

BACA JUGA  Wabup Lombok Timur Launching Labelisasi Rumah KPM

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang berkantor di Jln. Udayana Matarm ini, tetap pada komitmennya untuk mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk segera mengeksekusi SK menteri Perhubungan No.1421 Tahun 2018 karena itu merupakat amanat Negara yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

BACA JUGA  Bupati Lotim Lounching Kurikulum Khusus Dalam Kondisi Covid-19.

“Saya heran kok SK Menteri sudah bertahun-tahun tidak bisa dieksekusi, pemerintah ini aneh, seolah-olah pemerintah melakukan pembiaran ini, kan pemerintah provinsi ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” kata politisi PAN DPRD NTB ini.(Bul)

Baca Selanjutnya

DARI PENULIS

BERITA TERKAIT

IKLAN

TERBANYAK DIBACA

BACA JUGA