Sinar5news.com – Lombok Timur – Iklim investasi di Indonesia beberapa tahun terakhir makin kondusif, seiring dengan makin tertatanya regulasi yang diharapkan menjamin kenyamanan berinvestasi. Kepastian hukum yang terus-menerus menjadi atensi untuk ditingkatkan pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab investor akan merasa tidak terganggu untuk menanamkan modalnya.
Demikian diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI, H.M. Syamsul Luthfi, SE, M.Si dalam diseminasi publik peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategi tahun anggaran 2023 di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (29/07/2020)
Acara diseminasi dilaksanakan bersama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI berlangsung hangat dan dihadiri peserta dari kalangan pemuda dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Lombok Timur.
Syamsul Luthfi yang merupakan anggota DPR RI daerah pemilihan NTB II (pulau Lombok) dari partai Nasdem itu mengungkapkan, persoalan kompleks investasi selama ini antara lain soal konflik agraria.
“’Negara kemudian hadir dengan munculnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar para investor itu mau berinvestasi,’’ katanya.
Adanya kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah merupakan hal serius untuk membuat investor lebih yakin dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA). Setelah lapangan investasi tersedia, masalah berikutnya yakni kesiapan tenaga kerja kita. ‘’Karena itulah pemerintah menyediakan juga balai peningkatkan kualitas tenaga kerja,’’ kata Luthfi, di mana salah satu lokasinya di Balai Latihan Kerja Internasional di Lenek.
Di NTB sendiri, demikian Luthfi, soal hilirisasi investasi juga sedang berlangsung. Dia menunjuk proses pembangunan smelter atau pabrik peleburan bijih konsentrat hasil tambang di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang saat ini sedang berproses secara konstruksi. Hilirisasi yakni mengolah bahan baku menjadi bahan baku. ‘’Sehingga negara kita tidak lagi mengekspor bahan baku, tetapi bahan jadi atau setengah jadi,’’ katanya.
Proses hilirisasi dalam hal pembangunan smelter, katanya, juga melalui rangkaian yang panjang, dari proses pengadaan lahan, tenaga kerja, mesin dan peralatan, material, dan sebagainya. Semua proses dilalui dengan memakan waktu dan biaya ekonomi yang tidak sedikit.
Larangan ekspor nikel beberapa waktu lalu yang diterapkan oleh presiden Jokowi merupakan salah satu wujud kebijakan hilirisasi itu.
Demikian halnya dengan hasil tambang seperti konsentrat dari AMNT yang tidak boleh lagi diekspor secara langsung, namun nanti melalui proses di smelter.
Dengan taktik dan strategi hilirisasi 21 komoditas hasil tambang, kelautan dan perikanan, pertanian dan lainnya, kata Syamsul Luthfi, akan membuka secara lebar lowongan kerja di dalam negeri yang pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Dalam hal ini tentu saja diharapkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai penonton terhadap upaya masyarakatnya untuk berinovasi lebih maju, justru harus men-support dengan berbagai kemudahan regulasi,’’ katanya.
H.M.Syamsul Luthfi juga mengharapkan kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini akan menjadi pengayom dan penjamin bagi keberlangsungan usaha pengembangan ekonomi masyarakatnya.
Agar dunia investasi makin menarik, insentif pajak pun telah diterapkan pemerintah terhadap dunia usaha yang mengembangkan usahanya. Kebijakan perpajakan bisa menjadi momok serius dalam pengembangan usaha. Dia mencontohkan perusahaan otomotif raksasa seperti Toyota yang mengembangkan usaha di Thailand karena insentif perpajakan yang menguntungkan perusahaan tersebut.
Hadir dalam kesempatan tersebut pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Raharjo Siswohartono yang juga memberikan pemaparan soal hilirisasi investasi tersebut.(red)
