DPP AGPAII Gelar Halal Bihalal Bahas Nasib Guru Honorer PAI

banner post atas

SINAR5EWS.COM- Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPP AGPAII) secara khusus menggelar Halal Bihalal secara virtual, Kamis (03/6/2021).

Acara ini di gelar sebagai ajang Silaturrahim AGPAII se-Indonesia sekaligus membahas nasib para guru PAI Non PNS (Honorer) yang di ikuti oleh 366 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari DPP, DPW dan DPD AGPAII se-Indonesia serta Ketua FKG, KKG, MGMP PAI se-Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua DPP AGPAII Dr. Mahnan Marbawi, MA menyampaikan ucapan terima kasih dan bangga serta haru kegiatan ini diikuti oleh semua DPP, DPW dan DPD AGPAII se Indonesia serta Ketua FKG, KKG, MGMP PAI se Indonesia.

Iklan

“Perjuangan untuk GPAI Non PNS terkait nasab dan nasib GPAI se Indonesia (meminjam Istilah Kiyai Gozali DPW Jatim) dari rumah besar tempat berkumpul GPAI semua jenjang. Perjuangan terus kita lakukan dengan menyiapkan data akurat sebagai bahan perjuangan”, ucap Dr. Mahnan.

Sementara itu Syaeful Huda Ketua Komisi X DPR RI dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa APBN yang 20 % sejak 2015 terdahulu menjadi komitmen Undang-Undang Dasar. Ia mengungkapkan bahwa setelah kepala BKN mengumumkan bahwa tidak ada jalur PNS bagi guru, ia mengaku kaget. “Berita itu seperti disambar petir di siang bolong” ujarnya.

Kurang lebih 10 menit setelah itu lanjut Syaeful, ia meminta agar keputusan itu harus di cabut karena itu dianggap merupakan keputusan sepihak dan tidak melibatkan DPR dalam hal ini Komisi X DPR RI.

“Profesi yang paling utama diangkat PNS adalah Guru, sementara opsi P3K adalah opsi jangka pendek. Keputusan ini baru masuk ketika kencang menyuarakan karena di skema pertama tidak ada”, jelasnya.

BACA JUGA  Ini Lima Fasilitas Istimewa dari Negara untuk PMI di Bandara Soetta

Mengakhiri sambutannya ia menyampaikan tiga hal yang menjadi konsen perjuangan saat ini.
– Berkomitmen bahwa untuk skema pengangkatan PNS Guru menjadi perioritas dibanding dengan pegawai pemerintah lainnya di kementerian.
– Terus berkoordinasi dengan Kementrian Kemendikbudristek terkait skema kuota 1.000.000 yang baru terisi 500.000 hanya 50%, maka kekurangan harus terpenuhi. Bahkan ia telah berdiskusi empat mata dengan mas menteri skema 500.000 di minta sekitar bulan agustus 2021 ini bisa dibuka, selain koordinasi dengan KemenPAN RB dan BKN.
– Menambah Kuota bagi Guru Pendidikan Agama yang sudah lama mengabdi di Kemendikbud.

Pada sesi diskusi dan dialog terkait perjuangan AGPAII untuk nasib GPAI Non PNS, Sekjen DPP AGPAII Ahmad Budiman, M.Pd. menyampaikan informasi terakhir setelah Audiensi dengan Dirjen GTK Kemendikbud bahwa kuota sudah di akomodir sebenyank 27.303 orang namun yang keluar sebanyak 20.400 orang, setelah di konfirmasi dengan daerah-daerah ternyata penyebarannya tidak merata.

Ia juga menghimbau kepada semua DPW se Indonesia agar tetap pelajari dan fahami terkait Regulasi dan memperhatikan landasan Ideologi, landasan Filosofi dan landasan sosial.

“Sebagai bahan melengkapi ikhtiar kita pastikan dan arahkan temen-temen pengurus untuk memperkuat data mulai data Dapodik, data SIMPKB, data EMIS dan data SIMPATIKA serta data Penunjang dari AGPAII Digital”, ujar Budiman.

Dalam sesi diskusi itu juga peserta saling mendengarkan pengalaman dari DPW yang telah dan dalam proses berjuang dengan koordinasi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, seperti yang telah dilaksanakan di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pada waktu yang sama Ketua DPW AGPAII NTB Sulman Haris, M.Pd mengaku sepakat dengan Sekjen DPP AGPAII dan mengajak GPAI semua jenjang memperkuat data Based GPAI se NTB.
“Fokus kita adalah memperkuat data dengan tetap update data di Dapodik, SIMPKB, EMIS dan SIMPATIKA”, ucap Sulman. (MAN)

BACA JUGA  Sekjend LPOI Angkat Bicara Soal Omnibus Law