Sinar5news- MATARAM – Teka-teki siapa nakhoda baru Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya terjawab. Purnawirawan Polri, Irjen Pol (Purn) Hadi Gunawan, resmi memimpin DPD Partai Demokrat NTB.
Kepastian itu menguat setelah Musyawarah Daerah (Musda) V melalui Musyawarah Luar Biasa yang digelar pada 18 September 2026 lalu. Musda tersebut tertuang dalam SK DPP Partai Demokrat Nomor 61/SK/DPP.PD/IX/2026 tentang penetapan jadwal Musda DPD Partai Demokrat NTB, yang ditandatangani Ketua Umum AHY dan Sekjen Herman Khaeron.
Bagi publik NTB, nama Hadi Gunawan bukan orang baru. Putra asli Selong, Lombok Timur kelahiran 8 Desember 1967 ini sebelumnya menjabat sebagai Kapolda NTB. Kini ia bertransformasi dari seragam Bhayangkara ke kemeja biru Demokrat.
Duel Dua Tokoh dan Gagasan Anti Politik Uang.
Musda V Demokrat NTB sejatinya menjadi panggung duel dua figur kuat: Indra Jaya Usman (IJU) dan Hadi Gunawan. 9f1a
IJU adalah mantan Ketua Demokrat NTB yang sempat dinonaktifkan karena kasus dugaan dana siluman DPRD NTB, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah. Di kubu internal, suara akar rumput disebut mayoritas menginginkan IJU kembali.
Di sisi lain, Hadi Gunawan datang dengan modal berbeda: ketokohan, kedekatan dengan masyarakat, dan gagasan politik yang cukup berani.
Dalam silaturahmi dan konsolidasi bersama 10 DPC se-NTB di Hotel Astoria Mataram, Selasa (15/9/2026), Hadi secara terbuka menantang praktik politik uang.
“Biaya Politik yang mahal menyebabkan terjadinya banyak Korupsi,” kata Hadi. Ia menilai kemenangan politik selama ini hanya milik yang punya duit, sehingga orang berintegritas kehilangan kesempatan.
Gagasan itu bukan jargon kosong. Hadi menyebut teori tersebut pernah menjadi bahan kajian saat ia menempuh pendidikan di Lemhannas dan diuji oleh sejumlah profesor.
Mengapa Hadi Gunawan?. Terpilihnya Hadi Gunawan bisa dibaca sebagai strategi DPP Demokrat untuk NTB:
1. Figur Bersih dan Putra Daerah: Sebagai mantan Kapolda, Hadi memiliki citra tegas, berpengalaman manajerial, dan dikenal sebagai putra daerah yang dekat dengan kultur lokal.
2. Modal Elektoral Menuju 2029: NTB adalah provinsi dengan kontestasi ketat. Demokrat butuh figur yang bisa merangkul semua DPC yang sempat terbelah. Hadi dinilai mampu menjadi jembatan, terbukti ia sudah melakukan konsolidasi 10 DPC se-NTB sebelum Musda.
3. Narasi Baru Demokrat: Di bawah AHY, Demokrat ingin lepas dari stigma partai lama. Sosok purnawirawan yang membawa isu antikorupsi dan anti politik uang sejalan dengan tagline Demokrat yang ingin membangun demokrasi yang berintegritas.
Tantangan Hadi tidak ringan. Ia harus menyatukan kembali gerbong IJU yang memiliki basis loyalis kuat, merapikan mesin partai hingga tingkat ranting, dan menyiapkan strategi untuk Pemilu 2029 di mana NTB akan menjadi salah satu lumbung suara perebutan kursi DPR RI dan DPRD.
Jika berhasil, transformasi Hadi Gunawan dari penjaga Kamtibmas menjadi penjaga suara biru di NTB bisa menjadi studi kasus menarik: bahwa purnawirawan tidak selalu identik dengan politik transaksional, melainkan bisa menawarkan politik gagasan.
Bergabungnya tokoh nasional Purnawirawan Irjen Hadi Gunawan memberi angin segar terhadap arah baru masa depan politik NTB yang sudah mulai di beberapa partai diisi / dipimpin para tokoh nasional. tentunya kita harapkan ke depan berdampak terhadap pelayanan dan kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat. Dengan semakin baik SDM partai di daerah diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi rakyat terhadap partai untuk kemajuan kemakmuran bersama. ( Red)
