Sinar5news.com- Bandara yg merupakan kebanggaan warga Sentani pulau cendrawasih ini, ditengah kemegahannya yang sudah beroperasi dari zaman perang dunia kedua. kemudian di renovasi menjadi bandara perintis dan diambil alih angkasa pura sekitar tahun 2019 yg sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelola Bandara, ternyata masih menyimpan luka anak bangsa khususnya warga desa sekitarnya yang belum mendapat ganti rugi”.
Dituturkan Bapak Yohosua Pangkali selaku Ondofolo besar raja tertinggi pemangku adat kepada cinar5news.com via telpon. “Perjuangan kami bersama seluruh warga disini sudah sangat lama, sejak tahun 70 melakukan Segala upaya komunikasi dengan semua pihak terutama aparatur daerah yang terkait dan Sesungguhnya utk tingkat birokarasi di daerah sudah final. tinggal menunggu kementrian perhubungan di pusat.” Demikian presiden adat tertinggi sampaikan. 8-Sep-20.
Lanjut beliau ” luas lahan yang terpakai seluruhnya 52 H dan baru dibayar seluas 8 H sekitar tahun 2003 sampai tahun 2005. Itupun pembayaran bukan lansung ke kami selaku pemangku adat sesuai aturan adat tetapi ke pihak yang tidak jelas sehingga wargapun lagi-lagi tidak mendapatkan haknya. Dan sisa yang belum dibayar 44 H.Jangan sampai salah sasaran kembali. inilah yang kami perjuangkan bersama warga sampai hari ini. Yang telah kami kuasakan penuh kepada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Untuk Keadilan ( LBH IUK ) yang menangani sampai selesai, saya sangat bangga dan berterimakasih terhadap LBH atas dedikasinya menjembatani semua masalah hingga terang benderang upaya untuk percepatan penyelesaian tentunya demi warga Sentani disini.” Ungkap beliau penuh semangat dengan uraian bahasa indonesia yang masih sangat jelas.
Beliau juga bercerita” bawa hari kemarin kami baru saja menghantar berkas ke BPN propvensi bersama all: Rame Rembu Yolopatehu Youphea Niharengal ( Yahiem Yobeh).Yusak Pangkali ( Abu Affa/Kaselo) ini adalah jabatan sejenis punggawa mahaptih atau istilah kita zaman sekarang adalah perdana mentrinya. Habel Felle (Kaselo). Elisa Teller (Kaselo). Yunus Pangkale serta Yotam Pangkale”. Ungkapnya.
“Mereka inilah para pejabat adat mulai dari raja tertinggi serta jajarannya yang mewakili menghadap menyampaikan menghantarkan dokumen yang lansung di sambut pimpinan BPPN Provinsi. Mereka selalu bersama selaku struktur dinasti adat mulai yang tertinggi beseta jajajaran kabinetnya”. Demikian Hosni Mubarak selaku Dir.LBH IUK yang menjadi kuasa hukum tunggal beliau ungkapkan.
Disampaikan kuasa hukum “Dalam perjalanan panjang perjuangan warga menuntut ganti rugi lahan yang terpakai yang sudah dijanjikan negara sampai hari ini belum juga terealisasi. Semua langkah sudah kami tempuh menyurati lembaga pemerintahan terkait pemerintah daerah, provinsi serta wakil rakyat disana. Dan di daerah sudah final. Tinggal kami sebagai kuasa hukum melakukan perjuangan di pusat. Menyurati mendatangi wakil rakyat di senayan serta kementrian Perhubungan. Saat ini semua sedang dalam proses.
Semua langkah kami tempuh termasuk dan tentunya tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam percepatan penuntasan bandara Sentani ini yang sudah sangat lama. Warga berjuang menuntut hak atas penggunaan tanah adat yang belum diselesaikan. Kita ingin melihat semua damai indah di akhirnya. hak ulayat yang merupakan otoritas pemangku adat harus tuntas untuk rakyat disana.” Demikian urai kuasa hukumnya.
“Agenda kita selanjunya disamping terus mengawal diinstansi atau kementrian terkait kita akan konperensi pers secepatnya di markas besar kita di LBH IUK yang berkantor di jln.Nonin Jagakarsa Jakarta Selatan”. Pungkasnya. (Red)
